Baru-baru ini, misalnya, Sandiaga Uno yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi Kemenparekraf yang baru, telah berencana untuk mengembangkan lagi wisata halal dan/atau wisata syariah yang selama ini pernah di tolak oleh masyarakat di beberapa tempat.
Kata Sandiaga Uno, pengembangan wisata halal dan syariah tersebut sebagai strategi memagnet wisatawan muslim, khususnya dari Timur Tengah (Timteng), sesudah pandemi ini berlalu. Selebihnya, wisata halal menawarkan pelayanan yang ramah bagi wisatawan muslim.
Saya sendiri tidak tahu secara pasti apakah wacana pengembangan wisata halal dan syariah ini hanya terbatas pada daerah-daerah tertentu, ataukah berlaku untuk semua tempat wisata di Indonesia (?)
Baguslah bila wacana ini hanya diterapkan di reksa wilayah tertentu saja. Yang dalam hal ini lokasinya berpontesial dan equal dari konsep pariwisatanya berikut pertimbangan religiusitas dan aspek sosio-kulturalnya.
Tetapi satu yang pasti, wacana wisata halal dan syariah ini tidak akan kontekstual dan relevan bila diterapkan di Labuan Bajo. Berikut saya akan jelaskan kepada Anda alasanya.
1. Pariwisata Labuan Bajo mengusung konsep wisata alam
Sejak awal, pariwisata Labuan Bajo mengusung konsep wisata alam. Hal itu terlihat dari sebaran objek wisata di Manggarai Barat yang terbentuk secara alamiah dan tanpa campur tangan manusia.
Sebut saja, misalnya, beberapa objek wisata yang termasuk dalam wilayah Taman Nasional Komodo (TNK) seperti Pulau Komodo, Pulau Rinca dan Loh Buaya. Begitu juga dengan unsur laut beserta biota di dalamnya.
Dari sederet keunggulan itulah yang membuat pariwisata di Labuan Bajo punya 'nilai jual' di mata dunia (dan bukan sekadar di mata sebagian orang/kelompok saja).
2. Selain mengusung konsep wisata alam, Labuan Bajo juga mengusung nilai kearifan lokal
Alam: gunung, air, tanah dan lembah adalah bagian yang integral dari kebudayaan masyarakat Manggarai Raya. Dengan begitu, sudah menjadi kosekuensi logis bila konsep wisata alam Labuan Bajo satu paket dengan kearifan lokal masyarakat setempat.
Tentu saja dengan hadirnya label wisata halal dan syariah ini nantinya secara tidak langsung mendistorsi konsep wisata alam yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat lokal dan masyarakat internasional.
3. Pariwisata Labuan Bajo tidak membutuhkan embel dari agama apapun
Sebagai masyarakat asli Labuan Bajo, saya merasa pariwisata Labuan Bajo tidak boleh dikotomi oleh embel-embel dari agama apapun. Hal tersebut justeru akan men-down grade pamor pariwisata Labuan Bajo dan merubah episteme masyarakat luar negeri terhadap pariwisata kami.
Okelah, mungkin bagi wisatawan Timteng, penyematan label syariah tersebut dirasa bagus dan menarik perhatian. Tapi, bagaimana ceritanya dengan wisatawan asal Eropa, Rusia, Amerika dan Australia?
Jangan sampai nanti, gegara penyematan label wisata halal-syariah di Labuan Bajo akan berpengaruh terhadap jumlah kunjungan sebagian besar wisatawan mancanegara.
Maka dari itu, sudah sepantasnya, saya pikir, label wisata halal-haram dan syariah- nonsyariah itu tidak perlulah di Labuan Bajo. Silakan dicoba di tempat lain.
Karena pada dasarnya, sejak dahulu kala pariwisata kami di sini sangat ramah dan amat permisif dengan insyan tualang. Tak ada pandang bulu, pun tidak ada perlakuan khusus bagi wisatawan di sini. Semuanya sama saja.
Kalaupun, misalnya, sekali lagi misalnya lho ini ya, dipaksakan menggunakan embel-embel agama, karena lebih mengedepankan ego, ya, kenapa musti menggunakan embel agama lain(?) Wong, bisa saja kami menyematkan embel agama mayoritas di sini.
Tapi, hal itu kami tidak lakukan, lantaran sejak awal pariwisata Labuan Bajo mengusung spirit wisata alam dan kearifan lokal. Itu berarti, siapapun yang mau berkunjung ya silakan. Semua diperlakukan sama rata.
Itulah nilai-nilai yang selama ini menjadi modalitas utama dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata kami Labuan Bajo sehingga punya keunggulan dan 'nilai jual' di mata dunia.
Jadi, sekali lagi, akan sia-sialah perjuangan pemerintah, melalui Kemenparekraf bila sewaktu-waktu menerapkan wisata halal-syariah di Labuan Bajo. Karena sudah pasti kami masyarakat asli akan menolak dengan tegas, tentu saja!(*)
(Tulisan ini juga tidak bermaksud menyinggung individu, kelompok maupun agama manapun)
