Baru - baru ini berbagai kalangan masyarakat digentarkan oleh wacana mengenai akan diadakannya progam wajib bela negara yang harus diikuti oleh masyarakat Indonesia. Konon pemerintah ingin menjadikan 100 juta kader bela negara dalam 10 tahun kedepan. Menarik untuk menganalisa alasan alasan dibalik keputusan pemerintah ini dan apakah hal ini perlu diimplimentasikan di Indonesia atau tidak.
Klaim pertama pemerintah mengenai kegiatan bela negara ini adalah bahwa ini bukan akan menjadi progam wajib militer dan harus dibedakan. Setelah membaca beberapa sumber saya mulai mendapatkan ide bagaimana pelatihan ini akan diimplementsikan. Selama ini, TNI mengadakan pelatihan bela negara di berbagai pusat latihan di tanah air. Pelatihan ini tidak bersifat wajib dan biasanya atas permintaan sebuah institusi atau lembaga tertentu. Selama pelatihan ini para peserta akan diberi pelatihan kedipilisinan (beserta dengan hukuman fisik ala militer push up dll.), pelatihan wawasan nusantara, pengenalan senjata, baris-berbaris dll. Apa yang pemerintah ingin lakukan adalah pemerintah ingin untuk mengimplementasikan progam ini untuk wajib diikuti oleh setiap warga negara.
Ya, seluruh 100 juta rakyat yang dinilai pemerintah mampu berkontribusi kedalam pembelaan negara. Apa yang membedakan dari wajib militer adalah pelatihan ini lebih difokuskan kedalam pembentukan karakter seseorang dibandingkan persiapan seseorang bertempur. Selama bertahun - tahun kita mengetahui mengenai kehidupan militer yang teratur, diisi dengan perasaan saling menghormati, kepemimpinan militer, dan juga kepemimpinan militer. Pemerintah mau nilai-nilai ini tertanam didalam rakyat dengan mewajibkan rakyat ikut dalam pelatihan ini. Setidaknya itulah tujuan idealnya.
Tujuan dibelakang sebuah rencana
Ketika berbicara tentang sebuah rencana pemerintah maka menarik untuk melihat latar belakang dari keputusan pemerintah ini. Berbagai negara mewajibkan anggotanya ikut militer karena berbagai alasan, yang paling sederhana saja Singapura mengadakan wajib militer karena jumlah masyarakatnya yang sedikit dan oleh sebab itu maka sangatlah diperlukan masyarakatnya yang mampu menjadi tentara cadangan dalam keadaan genting. Indonesia bukan dalam kondisi ini, motivasi utama pemerintah dalam menciptakan program ini adalah 'meningkatkan rasa nasionalisme bangsa yang sudah luntur'.
Menarik sekali jika kita meninjau bagaimana pemerintah akhir - akhir ini heboh sekali mengenai rasa nasionalisme. Baru beberapa bulan yang lalu menteri dalam negeri kita memulai tradisi yang baru di banyak sekolah yaitu pengadaan upacara setiap hari senin, kemudian sekarang pemerintah memulai progam baru dengan bertemakan revolusi mental dan peningkatan rasa nasionalisme. Semua membuat saya sebagai rakyat menanyakan masyarakat seperti apakah yang sebenarnya ingin pemerintah bentuk dari semua progam ini? Apakah yang dimaksud dengan nasionalisme?
Sebuah Kritisasi
Di bagian ini saya akan membahas beberapa kritik saya terhadap rencana pemerintah:
- Dengan digembar-gemborkan semangat nasionalisme di masyarakat membuat saya bertanya rasa nasionalisme apa yang pemerintah ingin ada di dalam masyarakat. Dalam kurikulum pendidikan saat ini sudah ada pendidikan kewarganegaraan bagi pelajar. Jika pemerintah ingin menciptakan warga yang tau akan negaranya menurut saya jelas ini bukan solusinya. Jika pemerintah mau kita menjadi bangga akan negara kita maka menurut saya pemerintah harusnya mengfokuskan untuk membuat perubahan - perubahan yang membuat kita bangga akan negara kita sama seperti masyarakat Indonesia bangga pada negara asing, bukannya malah memaksa kita untuk ikut dalam sebuah program dengan harapan merubah pola pikir masyarakat.
- Berhubungan dengan karakter bangsa, menurut saya ada perbedaan fundamental antara pembentukan karakter di TNI dan dalam masyarakat. Dalam TNI ada sebuah lingkungan yang supportive yang terus menerus mendidik karakter seseorang. Lingkungan ini juga yang menjaga karakter seseorang. Menurut saya membawa kondisi lingkugan seperti ini ke masyarakat umum tidak mungkin dilakukan. Kalau mengandalkan pendidikan karakter berdasarkan pendidikan TNI maka perlu ada sebuah lingkungan khusus dimana untuk waktu yang lama karakter dibina bukan hanya 1 bulan seperti yang pemerintah inginkan. Pembinaan karakter terbaik dimulai dari usia kecil bukan ketika manusia sudah dewasa jika ingin mengubah karakter alangkah jauh lebih baik jika pemerintah menggunakan dana untuk pembangunan infrastruktur pendidikan daripada wajib militer. Kedua, menurut saya semua hal yang dikatakan menjadi masalah seperti narkoba dll bukan hanya masalah di Indonesia. Ini masalah oknum dan bukan budaya bangsa. Masyarakat tahu ada sanksi untuk setiap pelanggaran dan menurut saya itu cukup untuk mengontrol perilaku masyarakat. Tidak diperlukan usaha pemerintah untuk membuat sebuah aturan baku yang diimplimentasikan melalui progam pelatihan kepada masyarakat.
Penutup
Menurut saya program pelatihan bela negara harus tetap dibiarkan opsional bagi rakyat memilih. Tidak ada faedahnya jika rakyat merasa terpaksa. Revolusi mental memang penting namun bukan revolusi yang dipaksakan. Pemerintah harus memulai dari pembenahan diri dan infrastruktur dan menjadi teladan bagi rakyat.
