Mengapa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Kerap Menjadi Musuh Besar Negara-Negara Berkembang di Dunia?

Agak lucu memang jika kadang ada yang mengatakan "orang miskin yang terdapat dalam sebuah negara merupakan aib dan menjadi penyebab munculnya citra buruk dari negara tersebut". Secara logika, pada dasarnya masyarakat miskin bukan hanya dipelihara oleh negara sesuai amanat undang-undang, melainkan juga perlu diberikan penghidupan yang layak dari aspek ekonomi, hingga haknya untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak demi menunjang kehidupan mereka di masa depan.

Kita ambil contoh di Indonesia misalnya, salah satu negara berkembang yang tak tahu kapan majunya ini telah mencatat angka kasus korupsi melalui data yang dirilis oleh KPK, pada periode pertama yakni 1 Januari hingga 6 Oktober 2023 berjumlah 85 kasus. Perkara terbanyak yakni berupa penyuapan atau gratifikasi dengan jumlah 44 kasus, setara 51,76% dari total kasus korupsi yang ditangani KPK sampai akhir bulan Oktober tahun lalu. 

Lebih rinci, menurut laporan KPK, selama periode tersebut mayoritas tindak pidana korupsi dilakukan di instansi pemerintah kabupaten/kota, yakni sebanyak 29 kasus. Lalu, di instansi kementerian/lembaga ada 26 kasus, BUMN/BUMD 20 kasus, dan pemerintah provinsi 10 kasus. 

Daroi segi profesi pelaku, mayoritas kasus korupsi sejak awal tahun ini banyak dilakukan oleh pejabat eselon mulai dari eselon I, II, III, hingga IV sebanyak 39 kasus. Kemudian yang pelakunya pihak swasta ada 26 kasus, wali kota/bupati dan wakilnya 4 kasus, hakim 2 kasus, dan pengacara 2 kasus.

Permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) adalah masalah serius yang sering menghambat kemajuan negara-negara berkembang. Korupsi merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi, sementara kolusi mengacu pada kerjasama ilegal antara individu atau entitas untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Nepotisme adalah praktik memberikan keuntungan atau kesempatan kepada anggota keluarga atau teman dekat tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau merit.

Di negara-negara berkembang, masalah KKN seringkali merusak sistem politik, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan menghambat pembangunan sosial. Korupsi menguras sumber daya yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kolusi memperkuat kekuatan pihak-pihak yang memiliki akses ke sumber daya dan kekayaan negara, sementara menekan kemungkinan bagi mereka yang kurang beruntung untuk maju. Nepotisme tidak hanya menciptakan ketidakadilan dalam lapangan kerja, tetapi juga menghambat kemampuan negara untuk berkembang secara adil dan berkelanjutan.

Dampak negatif KKN sangat beragam, mulai dari merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah hingga meningkatnya ketimpangan ekonomi dan sosial. Selain itu, KKN juga dapat menghambat investasi asing dan pertumbuhan bisnis, karena menimbulkan ketidakpastian dan risiko hukum yang tinggi. Lebih dari itu, korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik yang berujung pada konflik internal dan kekacauan sosial.

Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan komitmen politik yang kuat, transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, pemberantasan kejahatan korupsi, serta penguatan lembaga-lembaga pengawas dan peradilan yang independen. Selain itu, pendidikan masyarakat tentang pentingnya etika dan integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga penting agar mereka dapat menjadi bagian dari solusi dalam memerangi KKN. 

Lantas, apa yang menyebabkan permasalahan KKN masih tumbuh subur di beberapa negara-negara berkembang di dunia salah satunya Indonesia?

Ada beberapa faktor yang menyebabkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tumbuh subur di negara-negara berkembang: