Mengapa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Kerap Menjadi Musuh Besar Negara-Negara Berkembang di Dunia?

Agak lucu memang jika kadang ada yang mengatakan "orang miskin yang terdapat dalam sebuah negara merupakan aib dan menjadi penyebab munculnya citra buruk dari negara tersebut". Secara logika, pada dasarnya masyarakat miskin bukan hanya dipelihara oleh negara sesuai amanat undang-undang, melainkan juga perlu diberikan penghidupan yang layak dari aspek ekonomi, hingga haknya untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak demi menunjang kehidupan mereka di masa depan.

Kita ambil contoh di Indonesia misalnya, salah satu negara berkembang yang tak tahu kapan majunya ini telah mencatat angka kasus korupsi melalui data yang dirilis oleh KPK, pada periode pertama yakni 1 Januari hingga 6 Oktober 2023 berjumlah 85 kasus. Perkara terbanyak yakni berupa penyuapan atau gratifikasi dengan jumlah 44 kasus, setara 51,76% dari total kasus korupsi yang ditangani KPK sampai akhir bulan Oktober tahun lalu. 

Lebih rinci, menurut laporan KPK, selama periode tersebut mayoritas tindak pidana korupsi dilakukan di instansi pemerintah kabupaten/kota, yakni sebanyak 29 kasus. Lalu, di instansi kementerian/lembaga ada 26 kasus, BUMN/BUMD 20 kasus, dan pemerintah provinsi 10 kasus. 

Daroi segi profesi pelaku, mayoritas kasus korupsi sejak awal tahun ini banyak dilakukan oleh pejabat eselon mulai dari eselon I, II, III, hingga IV sebanyak 39 kasus. Kemudian yang pelakunya pihak swasta ada 26 kasus, wali kota/bupati dan wakilnya 4 kasus, hakim 2 kasus, dan pengacara 2 kasus.

Permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) adalah masalah serius yang sering menghambat kemajuan negara-negara berkembang. Korupsi merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi, sementara kolusi mengacu pada kerjasama ilegal antara individu atau entitas untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Nepotisme adalah praktik memberikan keuntungan atau kesempatan kepada anggota keluarga atau teman dekat tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau merit.

Di negara-negara berkembang, masalah KKN seringkali merusak sistem politik, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan menghambat pembangunan sosial. Korupsi menguras sumber daya yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kolusi memperkuat kekuatan pihak-pihak yang memiliki akses ke sumber daya dan kekayaan negara, sementara menekan kemungkinan bagi mereka yang kurang beruntung untuk maju. Nepotisme tidak hanya menciptakan ketidakadilan dalam lapangan kerja, tetapi juga menghambat kemampuan negara untuk berkembang secara adil dan berkelanjutan.

Dampak negatif KKN sangat beragam, mulai dari merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah hingga meningkatnya ketimpangan ekonomi dan sosial. Selain itu, KKN juga dapat menghambat investasi asing dan pertumbuhan bisnis, karena menimbulkan ketidakpastian dan risiko hukum yang tinggi. Lebih dari itu, korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik yang berujung pada konflik internal dan kekacauan sosial.

Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan komitmen politik yang kuat, transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, pemberantasan kejahatan korupsi, serta penguatan lembaga-lembaga pengawas dan peradilan yang independen. Selain itu, pendidikan masyarakat tentang pentingnya etika dan integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga penting agar mereka dapat menjadi bagian dari solusi dalam memerangi KKN. 

Lantas, apa yang menyebabkan permasalahan KKN masih tumbuh subur di beberapa negara-negara berkembang di dunia salah satunya Indonesia?

Ada beberapa faktor yang menyebabkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tumbuh subur di negara-negara berkembang:

Lemahnya Sistem Hukum dan Penegakan Hukum: Sistem hukum yang lemah dan penegakan hukum yang tidak efektif memungkinkan pelaku korupsi untuk beroperasi tanpa takut akan hukuman yang tegas. Kurangnya independensi dan transparansi dalam sistem peradilan juga memperburuk masalah ini.

Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas: Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan publik serta kurangnya akuntabilitas dalam penggunaan dana publik menciptakan kesempatan bagi praktik korupsi untuk berkembang. Tanpa mekanisme yang efektif untuk memeriksa dan menegakkan tanggung jawab, pejabat publik dapat dengan mudah memanfaatkan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi.

Ketidakstabilan Politik: Ketidakstabilan politik seringkali menciptakan lingkungan yang rentan terhadap korupsi dan kolusi. Perubahan pemerintahan yang sering, konflik politik, dan kekurangan sistem politik yang matang dapat menyebabkan keterpurukan dalam pengelolaan keuangan negara dan memberikan peluang bagi praktik-praktik korup.

Ketidaksetaraan Ekonomi: Ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi cenderung menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Hal ini memperkuat praktik nepotisme, di mana keuntungan dan kesempatan lebih sering diberikan kepada kelompok-kelompok yang memiliki hubungan kekuasaan yang kuat, bukan berdasarkan merit atau kualifikasi.

Budaya Korupsi yang Diterima: Budaya yang menerima korupsi, di mana tindakan korupsi dianggap biasa atau bahkan dianggap sebagai cara untuk berhasil, juga memperkuat praktik-praktik tersebut. Ketika korupsi dianggap sebagai bagian dari norma sosial, sulit untuk mengubah perilaku dan keyakinan yang mendasarinya.

Ketergantungan pada Sumber Daya Alam: Negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada sumber daya alam seringkali rentan terhadap korupsi dan kolusi dalam industri-industri yang terkait. Sumber daya alam yang melimpah dapat menjadi sumber kekayaan yang besar bagi segelintir individu atau kelompok yang memiliki akses kekuasaan.

Mengatasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk reformasi kelembagaan, penguatan sistem hukum, promosi transparansi dan akuntabilitas, serta pembangunan budaya yang menolak korupsi secara bersama-sama.

#SalamLiterasi