Kabinet gemuk memerlukan biaya yang lebih besar untuk gaji, tunjangan, fasilitas, dan operasional menteri dan staf kementerian, sehingga dapat membebani anggaran negara.
2. Koordinasi dan efisiensi
Semakin banyaknya kementerian dapat menyulitkan koordinasi dan sinergi antar instansi pemerintah, serta memperlambat proses pengambilan keputusan dan implementasi program.
3. Risiko korupsi dan nepotisme
Dengan jumlah menteri yang banyak, risiko korupsi dan nepotisme dapat meningkat karena peluang untuk praktik-praktik tersebut semakin terbuka.
4. Overlapping tugas dan fungsi
Terlalu banyak kementerian juga bisa menyebabkan tumpang tindih atau overlapping tugas dan fungsi antar kementerian, sehingga efektivitas pemerintahan dapat terganggu.Â
Dalam mempertimbangkan apakah akan membentuk kabinet gemuk atau tidak, Prabowo dan Gibran perlu memperhatikan aspek-aspek di atas dan menjaga keseimbangan antara representasi, efisiensi, dan keberlanjutan keuangan negara.Â
Selain itu, perlu juga melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinet sebelumnya. Presiden harusnya merancang struktur kabinet yang memprioritaskan integritas, profesionalisme, dan kinerja untuk kepentingan pelayanan publik yang lebih baik.***
