Mohon tunggu...
W. Suyanto
W. Suyanto Mohon Tunggu... -

just another warga negara indonesia...guk...

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

dpr minta jatah: kalau gak ada, ngapain bereaksi keras?

25 Oktober 2012   08:57 Diperbarui: 24 Juni 2015   22:24 622
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

emang otak oknum-oknum dpr, masih ada yang belum benar, himbauan menteri bumn dahlan iskan atas larangan ngasih upeti pada anggota dpr yg minta jatah, ternyata disikapi keras dpr, sampai-sampai melakukan pemanggilan pada dahlan iskan...

dan lagi-lagi dpr salah kaprah dalam menyikapi hal tersebut, dengan bereaksi keras, di tengah krisis kepercayaan publik atas dpr, justru menambah buruk kepercayaan terhadap dpr, karena orang buta pun dapat melihat, reaksi balik dpr bukannya menyakinkan publik dpr bersih, tapi justru memperkuat anggapan korupnya dpr bahwa emang ada anggota yang suka minta jatah.

karena himbauan tersebut sama sekali gak menyinggung spesifik siapa-siapa, kalau emang dpr benar bersih, justru itu harus didukung sebagai komitmen bahwa dpr sendiri emang gak penah meminta jatah, tapi dpr malah tersinggung, bahkan memanggil dan menantang untuk membeberkan nama-nama peminta jatah...hahaha, itu ibarat scara tidak langsung dpr mengakui emang selama ini ada anggota dpr yang emang suka minta-minta jatah, dan bahkan cenderung kemungkinan yang suka minta-minta itulah yang bereaksi paling keras, dengan bermaksud menantang membuktikan dirinya minta jatah, tapi gak terbukti, gak tertangkap, jadi hebat, mental arogan...

ada anggota dpr yang beranggapan himbauan tersebut seperti semacam fitnah, sehingga dapat memperburuk kepercayaan publik terhadap dpr yang udah lagi krisis kepercayaan, semakin membuktikan dpr benar-benar tidak mewakili rakyat, mereka yang duduk segitu tinggi nan agung di atas bahkan tidak bisa menangkap esensi mekanisme peningkatan kepercayaan, secara kasarnya berpolitik tapi gak becus cara berpolitik, berarti juga cara apa yang mereka pakai untuk bisa sampai duduk di atas juga menjadi diragukan, yang mana sebenarnya juga sudah rahasia umum, pejabat indo emang cenderung berjabat bukan dengan kemampuan, tapi dengan kkn...

padahal larangan beri jatah itu adalah dengan kata lain bisa dibilang larangan korupsi, dan larangan korupsi itu akan selamanya baik di mata publik, apabila dpr ingin membangun kepercayaan publik, mendukung larangan korupsi adalah cara yang paling jitu, tapi apa daya dpr lebih terpancing ego arogan mereka, dengan menantang membeberkan nama-nama penerima jatah. apa kata publik? justru dengan mendukung,  malahan publik akan lebih simpati terhadap sikap dpr, artinya dpr juga mndukung "kebersihan diri" mereka...tapi dengan bereaksi, justru semakin memperburuk nama dpr, karena itu ibarat secara tidak langsung mengakui emang ada yang minta-minta jatah..blunder, blunder...

dpr...dpr...kapan baru mampu dewasa...dalam olahraga, senantiasa terdapat himbauan dilarang menyogok wasit, wasit dilarang minta jatah...terus apakah para wasit segitu bloonnya bakal bereaksi keras atas himbauan atau larangan seperti itu? apakah para wasit segitu tololnya sampai menantang himbauan tersebut? jangankan gak ada wasit korup, biarpun ada pun, wasit korup tersebut juga gak bakalan setolol dan sebloon itu sampai secara tidak langsung mengakui dengan berreaksi keras dan menantangnya...

emang tipikal anggota dpr, gak pernah dengan kata2, "kalo gak pernah berbuat, ngapain rese?" klo emang ga ada minta jatah, ngapain bereaksi keras? heh... :p

Mohon tunggu...

Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun