Penambahan kementerian harus diiringi dengan upaya untuk mengintegrasikan kebijakan-kebijakan yang ada. Koordinasi antar-kementerian harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh masing-masing kementerian tidak saling bertentangan, tetapi justru saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
Penambahan kementerian juga harus memperhatikan upaya pemberdayaan masyarakat. Kementerian yang baru dibentuk harus mampu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
Penambahan kementerian harus dilakukan dengan memperhatikan kontinuitas kebijakan. Perubahan struktur pemerintahan harus diiringi dengan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang sudah ada tetap berjalan lancar, dan tidak terjadi gangguan dalam implementasinya.
Penambahan kementerian berpotensi menyebabkan tumpang tindih dan duplikasi program antara kementerian yang satu dengan yang lain. Hal ini dapat mengakibatkan pemborosan anggaran dan menghambat efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Penambahan kementerian juga dapat mengakibatkan fragmentasi kebijakan, di mana setiap kementerian memiliki kebijakan yang berbeda-beda tanpa ada koordinasi yang baik. Hal ini dapat membuat implementasi kebijakan menjadi tidak efektif dan mengurangi dampak positif yang diharapkan.
Penambahan kementerian juga berarti adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai operasional kementerian-kementerian baru tersebut. Perlu dipastikan bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.
Penambahan kementerian dapat meningkatkan kompleksitas birokrasi, yang dapat menghambat responsifitas pemerintah dalam menghadapi perubahan yang cepat. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan publik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Penambahan kementerian juga dapat menimbulkan tantangan dalam manajemen dan koordinasi antar-kementerian. Pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme koordinasi yang efektif telah diterapkan untuk mengatasi tantangan ini.
Penting untuk memastikan bahwa terdapat mekanisme koordinasi yang efektif antara kementerian-kementerian yang baru dibentuk dengan kementerian yang sudah ada. Koordinasi yang baik dapat membantu menghindari tumpang tindih dan duplikasi program, serta memastikan implementasi kebijakan yang efektif.
Perlu dilakukan evaluasi rutin terhadap kinerja kementerian-kementerian yang baru dibentuk untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi masalah dengan cepat dan memberikan solusi yang tepat waktu.
Diperlukan penguatan kapasitas bagi pegawai-pegawai yang bekerja di kementerian-kementerian yang baru dibentuk. Pelatihan dan pengembangan keterampilan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian-kementerian tersebut.
