Setelah penambahan kementerian dilakukan, penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap dampak dan efektivitas dari penambahan tersebut. Evaluasi ini dapat dilakukan secara periodik untuk memastikan bahwa penambahan kementerian telah memberikan manfaat yang diharapkan bagi pemerintahan dan masyarakat.
Penambahan kementerian juga harus memperhatikan sinergi dengan pemerintah daerah. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional secara efektif. Penambahan kementerian harus diimbangi dengan upaya untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.
Penambahan kementerian juga harus diikuti dengan upaya untuk menyederhanakan regulasi yang ada. Banyaknya kementerian dapat menyebabkan tumpang tindih dalam penyusunan regulasi, yang dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan birokrasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada dan melakukan reformasi untuk menyederhanakan regulasi yang berlaku.
Penambahan kementerian juga harus memperhatikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Kementerian yang baru dibentuk harus mampu menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta melindungi kepentingan generasi mendatang. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa penambahan kementerian tidak hanya bertujuan untuk memperluas basis kekuasaan politik, tetapi juga untuk meningkatkan pengelolaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Penambahan kementerian juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkuat diplomasi dan hubungan internasional. Kementerian yang baru dibentuk dapat memiliki peran khusus dalam memperkuat hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara lain, serta mempromosikan kepentingan nasional di tingkat global. Oleh karena itu, penambahan kementerian harus diikuti dengan strategi yang jelas dalam memperkuat diplomasi dan hubungan internasional Indonesia.
Penambahan kementerian dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan khusus atau isu-isu yang belum tertangani dengan optimal oleh kementerian yang sudah ada. Misalnya, penambahan kementerian untuk mengatasi isu-isu terkait dengan anak, perempuan, disabilitas, atau sektor-sektor tertentu yang membutuhkan perhatian khusus.
Penambahan kementerian juga dapat menjadi momentum untuk melakukan inovasi dan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kementerian yang baru dibentuk dapat menjadi wadah untuk mengembangkan ide-ide baru dan memperkenalkan praktik-praktik terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penambahan kementerian juga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya kementerian yang fokus pada sektor-sektor tertentu, diharapkan pelayanan publik dapat lebih terfokus dan efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Penambahan kementerian juga dapat menjadi sarana untuk pengembangan sumber daya manusia. Kementerian yang baru dibentuk dapat menjadi tempat bagi para pegawai negeri untuk mengembangkan karir dan kompetensi mereka, serta meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
Penambahan kementerian haruslah selaras dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Kementerian yang baru dibentuk harus mampu mendukung pencapaian tujuan-tujuan strategis dalam rencana pembangunan nasional, serta memiliki visi dan misi yang sejalan dengan arah pembangunan yang diinginkan.
Penambahan kementerian juga harus diimbangi dengan mekanisme pengendalian dan pengawasan yang efektif. Diperlukan mekanisme yang dapat memastikan bahwa kementerian-kementerian baru tersebut tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga beroperasi sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan.
Penambahan kementerian berpotensi meningkatkan belanja negara, terutama terkait dengan gaji pegawai, biaya operasional, dan pembangunan infrastruktur kantor. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kelayakan finansial untuk memastikan bahwa penambahan kementerian tersebut akan memberikan nilai tambah yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan.