Selain itu, peningkatan performa kementerian yang sudah ada juga dapat dilakukan melalui pembenahan internal, peningkatan kompetensi pegawai, dan penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
Penentuan jumlah kementerian yang ideal juga harus didasarkan pada prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Kementerian yang baru dibentuk harus mampu mendukung pencapaian target-target pembangunan nasional yang telah ditetapkan, serta mampu menangani isu-isu yang menjadi prioritas pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan infrastruktur, atau penguatan sektor-sektor strategis lainnya.
Penambahan jumlah kementerian juga harus dipertimbangkan dalam konteks sinergi dengan pemerintah daerah. Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penambahan kementerian haruslah diiringi dengan upaya untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan secara efektif hingga tingkat daerah.
Penambahan kementerian berpotensi memperumit manajemen birokrasi. Sebelum melakukan penambahan, perlu dipastikan bahwa birokrasi yang ada sudah efisien dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Jika birokrasi yang ada masih memiliki kelemahan dalam hal kinerja, penambahan kementerian dapat memperparah masalah tersebut.
Oleh karena itu, sebelum menambah jumlah kementerian, penting untuk melakukan reformasi birokrasi terlebih dahulu, memperkuat kapasitas pegawai, memperbaiki proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Penambahan kementerian juga dapat mempengaruhi koordinasi antar-kementerian. Dalam pemerintahan yang efektif, koordinasi antar-kementerian sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil berjalan sesuai dengan rencana. Penambahan kementerian harus diiringi dengan upaya untuk memperkuat koordinasi antar-kementerian, misalnya melalui pembentukan forum koordinasi lintas-kementerian atau penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pertukaran informasi antar-kementerian.
Penambahan kementerian juga akan meningkatkan permintaan akan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa penambahan kementerian tidak hanya diikuti dengan penambahan jumlah pegawai, tetapi juga peningkatan kualitas pegawai yang ada. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan dan pengembangan bagi pegawai, serta peningkatan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang lebih transparan dan berbasis kompetensi.
Setelah penambahan kementerian dilakukan, penting untuk terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja kementerian yang baru dibentuk. Evaluasi ini dapat dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kementerian tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi dan menangani masalah yang mungkin timbul selama proses implementasi.
Penambahan kementerian juga harus memperhatikan aspek keterwakilan dan akuntabilitas. Kementerian yang baru dibentuk harus mampu mewakili berbagai kepentingan masyarakat dan mengakuntabilitaskan kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, dalam penambahan kementerian, perlu dipastikan bahwa kementerian tersebut dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pemberdayaan masyarakat dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Penambahan kementerian juga harus dipertimbangkan dari sudut pandang keberlanjutan dan fleksibilitas. Kementerian yang baru dibentuk harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa penambahan kementerian tidak hanya bersifat reaktif terhadap situasi saat ini, tetapi juga memiliki visi yang jelas untuk menciptakan pemerintahan yang tangguh dan responsif terhadap perubahan.
Penambahan kementerian juga harus diiringi dengan upaya untuk meningkatkan keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan kebijakan dapat meningkatkan legitimasi pemerintah dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa penambahan kementerian tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga melibatkan berbagai pihak yang terkait, termasuk masyarakat luas.
