Akhirnya, daerah kumuh sungai di sana yang tadinya sarat tindak kriminalitas menjadi micro-climate yang nyaman, menjadi penyedot puluhan ribu turis setiap harinya, dan tentu saja tercipta sistem pengendali banjir yang andal. Seharusnya Pemprov DKI belajar dari Korsel, bukan malah menciptakan konsep aneh dan cenderung menyalahkan daerah lain.
3. Anggota TGUPP Muin justru Menyalahkan Pemerintah Pusat (Presiden Jokowi) yang tidak menginstruksikan daerah di Bogor untuk melakukan "tangkap hujan" sehingga berakibat banjir di Jakarta.
FAKTAÂ : Presiden Joko Widodo telah melalui KemenPU PR telah membangun bendungan Ciawi dan Sukamahi di daerah puncak untuk membantu mengatasi banjir. Pada akhir tahun 2020, dua bendungan tersebut bisa beroperasi. Di DKI Sungai Ciliwung yang sepanjang 30 KM pun 50 persen (15 km) sudah dinormalisasi sungainya, yaitu fungsi sungai dijadikan seperti semula, tidak ada lagi hunian liar di atas sungai yang merusak fungsi sungai, sungai diperdalam dan dilebarkan. Namun sejak Anies menjabat, proyek normalisasi tidak lagi dijalankan karena Anies menuruti keinginan warga yang tinggal secara liar (tanpa izin) di bantaran dan atas sungai untuk tidak digusur.
Anies mungkin menuruti keinginan warga karena tidak ingin kehilangan suara mereka di mana Anies berniat berkuasa menjadi presiden di 2024.
Keputusan Anies berdampak fatal, di sepanjang sungai yang sudah dinormalisasi oleh pemerintah pusat tidak ada genangan air, namun di tempat yang belum dinormalisasi, air sungai meluap, bahkan luapannya sampai menyebar ke wilayah yang sungainya sudah dinormalisasi. Keadaan yang tidak akan terjadi jika sungai di DKI tuntas dinormalisasi.
Jadi, TGUPP DKI yang mencoba menyalahkan pemerintah pusat tidak perintahkan "tangkap hujan" di Bogor sebenarnya adalah upaya melempar tanggung jawab dan menutupi kepanikan Pemprov DKI yang terbukti belum berbuat banyak dalam menghadapi bencana rutin yang mengancam DKI Jakarta sejak dulu, yaitu BANJIR.
4. Anies Sebut Naturalisasi Bukan Tangkap Hujan. Pada 2018, di hadapan media, Anies menyampaikan, naturalisasi sungai yang akan dilakukan itu maksudnya adalah membuat sungai bisa mengelola air dengan baik agar tidak melimpah, namun ekosistem sungai tetap dapat dipertahankan. Pada pertengahan 2019 Anies pun mengatakan, naturalisasi sudah dijalankan dan warga diminta melihat hasilnya di akhir Desember 2019. HASILNYA BANJIR PARAH.
FAKTAÂ : Anies tidak pernah menjelaskan dengan detail maksud naturalisasi sungai ke pemerintah pusat, jajaran Pemprov DKI pun bingung saat ditanya maksud naturalisasi. Itu menghambat Kemen PU PR bertindak dan mengerjakan proyek mengatasi banjir di DKI. \
Faktanya, naturalisasi yang dimaksud Anies bukan tangkap hujan. Jadi, dalam ilmu sosiologi, apa yang dilakukan pemprov DKI mencerminkan perilaku sosiologi kepanikan, mereka sedang bingung bin panik menghadapi banjir di DKI ditambah hujatan netizen kepada Anies yang sedang pencitraan demi Pilpres 2024. Warga DKI yang Sabar Ya.
