Mohon tunggu...
Gatot Swandito
Gatot Swandito Mohon Tunggu... Administrasi - Gatot Swandito

Yang kutahu aku tidak tahu apa-apa Email: gatotswandito@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Gegara "Kesalahan" Cantiknya, Gatot Nurmantyo Bisa Di-HRS-kan

30 September 2017   09:31 Diperbarui: 2 Oktober 2017   02:19 27651
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Dari isi pidatonya terbaca jika Gatot dan TNI melihat adanya keterkaitan antara situasi yang harus diwaspadainya dengan rencana pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non-militer.

Intitusi non-militer yang dimaksud Gatot bukanlah institusi kelas recehan. Apalagi, Gatot pun mengatakan jika personel TNI pun akan dibeli.

Dengan "keluarnya" dan beredarnya informasi yang disampaikan oleh Gatot, maka persoalan ini menarik perhatian publik. Dan, karena sudah "bocor" atau sudah menjadi rahasia umum, maka mau tidak mau Jokowi harus menanggapi informasi yang disampaikannya.

Menko Polhukam Wiranto memang telah mengeluarkan data yang ditujukan untuk meluruskan informasi yang disampaikan Gatot. Terlepas dari apakah keterangan yang dikeluarkan Wiranto merupakan pelurusan atau tidak, ternyata isu ini telah mengangkat persoalan tentang administrasi pencatatan senjata.

Sebagaimana yang diberitakan, ada perbedaan catatan mengenai jumlah senjata yang dipesan oleh Badan Intelijen Negara. Polri mencatat BIN memesan 590 pucuk senjata pada PT Pindad. Sementara PT Pindad mencatat BIN memesan senjata sejumlah 517 pucuk.

Atas kesimpangsiuran data jumlah senjata ini, PT Pindad telah mengklarifikasinya. Lewat, Sekretaris Perusahaan PT Pindad Bayu A Fiantoro, perusahaan senjata itu menyatakan jumlah senjata yang dipesan BIN adalah 591 pucuk atau sama dengan data yang disampaikan Polri (Sumber: Tempo.co).


Sayangnya, dengan alasan tidak ingin berpolmik, Bayu enggan merinci jenis senjata yang dipesan BIN. Hanya saja ia memastikan senjata pesanan BIN itu berspesifikasi non- militer dan bukan SS2-V2 seperti yang ramai dirumorkan.

Beredarnya rumor itu dikarenakan adanya informasi yang menyebut jika BIN pernah mengajukan permohonan pemesanan senjata berstandar TNI kepada Kemenhan. Oleh Menhan Ryamizard Ryacudu, permohonan tersebut ditolak.

"Tadinya kami larang, awalnya karena standar (TNI). Tapi kemudian sudah minta yang bukan standar, jadi senjata itu tidak terlalu mematikan," kata Ryamizard di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa 26 September 2017 (Sumber: Tempo.co).

Seperti yang sudah dipersiapkan. Setelah informasi Gatot Nurmantyo dicoba untuk dibantah, sebuah video yang memperlihatkan sekelompok orang berpakaian mirip anggota Polri yang tengah menembakkan sejenis rocket propelled grenade (RPG) beredar di dunia maya. Video itu juga diunggah oleh akun Instagram @tni_indonesia_update pada 26 September 2017.

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membenarkan sejumlah orang yang ada dalam video itu adalah anggota Polri. Namun, menurutnya, video itu diambil saat Polri masih menjadi bagian dari ABRI.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun