Mohon tunggu...
Galuh Iftita A.
Galuh Iftita A. Mohon Tunggu... Freelancer - Galuh Ifitita Alivia

Seorang mahasiswa perencana dari Universitas Jember, suka merencanakan termasuk merencanakan ingin menulis apa

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Ketergantungan Daerah dan Ekonomi Wilayah

11 September 2019   21:27 Diperbarui: 11 September 2019   21:33 1162
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Bukan hal baru lagi bahwa setelah peluncuran keputusan mengenai Otonomi Daerah, pemerintah pusat mengharapkan adanya kemandirian pada setiap daerah. Hal ini tentu bertujuan untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. 

Diharapkan dengan adanya kekuasaan daerah untuk mengelola serta memaksimalkan potensinya daerahnya, Indonesia sebagai sebuah kesatuan dapat berkembang secara bersamaan. Impian untuk mencapai Indonesia yang sejahtera dan merata akan tercapai, dan bukan sekedar angan-angan belaka.

Namun, fakta yang di lapangan pemerintah daerah masih belum bisa mandiri untuk mengoptimalkan potensi daerahnya. Sehingga perkembangan ekonomi daerah kebanyakan berfokus pada ekonomi basis yang ada di kawasan tersebut. 

Perlu adanya solusi dan dukungan berupa infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya aksesbilitas yang menghubungkan setiap sektor dan kegiatan, tentu roda perputaran ekonomi akan berjalan dengan lancar. 

Dengan begitu pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat kemudian menciptakan lapangan kerja serta mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Sebuah daerah tentu memiliki komoditas utama yang menjadi unggulan dan penghasil sumber pemasukan tertinggi. Dan disaat yang bersamaan memerlukan solusi untuk memenuhi kebutuhannya di sektor yang lain, yang mana dapat dipenuhi oleh daerah lain di sekitarnya. 

Sehingga terjadi interaksi dan kegiatan jual-beli yang didasarkan oleh saling membutuhkan, proses ini pun membuat dua/lebih daerah saling berhubungan dan berkembang. Pemahaman ini dapat dikatakan sebagai pemahaman ekonomi wilayah yang menganalisis wilayah dan kegiatan ekonomi di dalamnya. 

Analisis ini melihat berbagai potensi yang beragam dari satu atau beberapa wilayah, serta mengkaji bagaimana suatu kebijakan dapat  mempercepat pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah yang ada. 

Penerapan dari prinsip-prinsip ekonomi ini diharapkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi antar wilayah yang memiliki potensi serta kebutuhan yang berbeda.

Kajian ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Dengan makin majunya sebuah kegiatan ekonomi, tentu akan mendorong sektor lain untuk berkembang. 

Sehingga mulai terbukanya lapangan pekerjaan yang dapat membantu mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang menjadi polemik permasalahan sejak lama. Adanya interaksi antar wilayah ini akan menciptakan keterkaitan antar sektor yang sejalan dan menciptakan pemerataan pembangunan.

Beberapa aktvitas ekonomi yang menjadi pendongkrak pembangunan wilayah seperti pertambangan hingga industri tentunya menyerap banyak tenaga kerja dan memiliki kegiatan yang dapat mendongkrak sektor lainnya. 

Aktivitas ekonomi lain seperti pada bidang primer, umumnya mengandalkan pemanfaatan sumber daya langsung. Kegiatan aktivitas ekonomi seperti pertanian dan perikanan pada umumnya yang menjadi bahan dasar untuk dilanjutkan ke aktivitas ekonomi lainnya. Apabila hasil bumi atau bahan baku tadi diolah dan melibatkan produksi massal dan pengolahan produk, makan telah dikategorikan sebagai aktivitas ekonomi sekunder. 

Pada kegiatan ini, nilai jual barang lebih tinggi ketimbang saat masih menjadi bahan baku, dan menyerap lebih banyak tenaga kerja di kegiatannya. Setelah adanya barang yang jadi atau setengah jadi, aktivitas untuk distribusi menuju konsumen termasuk aktivitas yang tergolong tersier. 

Pada tahap ini, kegiatan perdagangan dan jasa menjadi aktivitas utama yang menghubungkan antara produk kepada konsumen.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun