Proyek Danantara mencakup berbagai aspek, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengadaan barang, hingga perumusan kebijakan strategis. Setiap aspek ini menyimpan potensi besar bagi praktik korupsi jika tidak diawasi dengan baik.
1. Tender dan Pengadaan Barang yang Rawan Dimanipulasi
Salah satu titik paling rawan dalam proyek besar adalah proses tender atau lelang untuk pengadaan barang dan jasa. Seperti yang terjadi dalam berbagai kasus sebelumnya, tender bisa direkayasa dengan berbagai cara, mulai dari mengatur pemenang proyek sebelum proses seleksi berlangsung hingga mark-up harga yang tidak masuk akal.
Laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa 60% dari kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia melibatkan manipulasi tender. Ini sering kali melibatkan kerja sama antara pejabat pemerintah dengan pihak swasta yang memiliki kepentingan dalam proyek tersebut.
Bayangkan jika kontrak dalam Danantara diberikan kepada perusahaan yang tidak memiliki kapasitas atau pengalaman cukup, hanya karena ada permainan uang di balik layar. Hasil akhirnya adalah proyek yang kualitasnya buruk, pengerjaan yang molor, serta anggaran yang membengkak.
2. Konflik Kepentingan dan Nepotisme dalam Pengelolaan Proyek
Kasus lain yang sering terjadi dalam proyek besar adalah konflik kepentingan dalam pengelolaan anggaran. Pejabat yang bertanggung jawab atas proyek sering kali memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan dalam proyek tersebut.
Misalnya, dalam kasus pembangunan jalan tol di beberapa daerah, sering ditemukan bahwa perusahaan yang mendapatkan kontrak adalah milik keluarga atau kolega dekat pejabat yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal semacam ini bisa terjadi di Danantara jika proses seleksi tidak dilakukan secara transparan.
3. Penggelembungan Anggaran dan Laporan Keuangan Fiktif
Salah satu modus korupsi yang paling sering terjadi adalah penggelembungan anggaran. Dalam kasus proyek Danantara, ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari menaikkan harga bahan baku yang tidak masuk akal, hingga membuat laporan keuangan fiktif untuk menutupi uang yang telah dikorupsi.
Laporan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menunjukkan bahwa setiap tahun, Indonesia kehilangan triliunan rupiah akibat kebocoran anggaran dalam proyek-proyek pemerintah. Ini menunjukkan bahwa tanpa pengawasan yang ketat, Danantara bisa menjadi sumber kebocoran anggaran baru yang merugikan negara dan masyarakat.
