Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang seharusnya menjadi pengawas internal, sering kali tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan tugasnya. Lebih parah lagi, dalam banyak kasus, anggota BPD memiliki hubungan dekat dengan kepala desa sehingga pengawasan menjadi tidak objektif. Alih-alih menjalankan tugasnya sebagai pengawas, mereka justru ikut menikmati aliran dana desa secara tidak sah.
Selain itu, lemahnya sistem audit dari pemerintah juga berperan dalam memperparah situasi ini. Audit dana desa yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering kali hanya bersifat administratif tanpa turun langsung ke lapangan untuk memastikan apakah anggaran benar-benar digunakan sebagaimana mestinya. Hal ini membuat banyak kasus penyalahgunaan dana desa tidak terdeteksi hingga bertahun-tahun.
Di sisi lain, masyarakat desa yang mencoba mengkritisi penggunaan dana desa sering kali mendapat intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa warga yang berani berbicara justru diancam, dikucilkan, atau bahkan dikriminalisasi dengan tuduhan yang tidak berdasar. Akibatnya, masyarakat menjadi takut untuk mengawasi dan lebih memilih diam meskipun melihat kejanggalan dalam pengelolaan dana desa.
Dampak Nyata dari Penyalahgunaan Dana Desa
Dampak dari kurangnya transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa sangat nyata dan merugikan banyak pihak. Beberapa konsekuensi dari penyalahgunaan dana desa antara lain:
Pembangunan Desa yang Tidak Optimal
Banyak desa yang masih tertinggal meskipun telah menerima dana desa dalam jumlah besar. Infrastruktur yang seharusnya dibangun seperti jalan, jembatan, dan irigasi tetap dalam kondisi buruk karena dana yang dialokasikan tidak digunakan sebagaimana mestinya.Peningkatan Kasus Korupsi di Tingkat Desa
Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus korupsi dana desa meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Banyak kepala desa yang akhirnya ditangkap setelah terbukti menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi.Ketimpangan Sosial dan Ketidakpercayaan Masyarakat
Penyalahgunaan dana desa juga menimbulkan ketimpangan sosial di masyarakat. Sebagian kecil orang yang memiliki akses terhadap anggaran menikmati keuntungan, sementara mayoritas warga tetap hidup dalam kondisi sulit. Hal ini juga berkontribusi terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.-
Kurangnya Keberlanjutan Program Desa
Jika dana desa terus dikelola dengan cara yang tidak transparan dan tanpa pengawasan ketat, maka program-program yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tidak akan berkelanjutan. Alih-alih menciptakan desa yang mandiri dan maju, desa-desa justru semakin terpuruk akibat penyalahgunaan anggaran.
Solusi untuk Meningkatkan Transparansi dan Pengawasan
