Ketahanan Pangan Desa di Tangan BUMDes, Mungkinkah?#KompasianaDESA

Meskipun memiliki potensi besar, kenyataannya banyak BUMDes yang justru tidak berkembang. Beberapa penyebab utamanya adalah:

 Dominasi Kepala Desa dalam Operasional dan Keuangan

• Dalam beberapa kasus, Kepala Desa masih memiliki peran besar dalam pengelolaan BUMDes.
• Pergantian pengurus BUMDes sering kali tidak berdasarkan kinerja, tetapi kepentingan politik lokal.

 Pengelolaan yang Tidak Profesional

• Banyak pengurus BUMDes dipilih bukan karena kompetensi, tetapi karena kedekatan dengan Kepala Desa.
• Tidak adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas, sehingga usaha BUMDes sering berjalan tanpa arah.

 Modal Kecil dan Tidak Berkelanjutan

• Sebagian besar BUMDes hanya mendapat modal awal tanpa ada strategi bisnis yang jelas.
• Tanpa inovasi dan pengelolaan yang baik, modal tersebut cepat habis dan usaha BUMDes tidak bisa berkembang.

 Minimnya Peningkatan Kapasitas TPP dalam Mendampingi BUMDes

• Tenaga Pendamping Profesional (TPP) sebenarnya berperan dalam membimbing desa dalam mengelola BUMDes.
• Namun, dalam praktiknya, banyak TPP yang kurang memiliki kapasitas dalam bidang pengelolaan usaha desa.
• Pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi TPP masih sangat terbatas, sehingga peran mereka dalam membantu pengurus BUMDes belum maksimal.

Kurangnya Peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pembinaan BUMDes

• Pemerintah daerah seharusnya lebih aktif dalam memberikan pelatihan, pengawasan, dan pendampingan kepada BUMDes.
• Tanpa pembinaan yang jelas, desa dibiarkan berjuang sendiri dalam mengembangkan BUMDes, yang sering kali berujung pada kegagalan.

Jika kondisi ini terus berlanjut, bisakah BUMDes benar-benar menjadi solusi ketahanan pangan desa?

Solusi Konkret agar BUMDes Berdaya di Ketahanan Pangan

Agar BUMDes bisa menjalankan peran strategis ini dengan baik, beberapa langkah perlu segera diterapkan:

 1. Profesionalisasi Pengelolaan BUMDes

• Pengurus BUMDes harus dipilih berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan kepentingan politik.
• Perlu dibuat Anggaran Dasar BUMDes dalam Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes dan Pengesahan Anggaran Dasar BUMDes.
• Jabatan pengurus tidak boleh berubah setiap pergantian Kepala Desa, kecuali berdasarkan evaluasi kinerja yang objektif.

 2. Memperkuat Regulasi agar Kepala Desa Tidak Terlalu Dominan

• Kepala Desa cukup sebagai Penasehat BUMDes, tidak boleh ikut campur dalam operasional dan keuangan.
• BPD harus lebih aktif dalam mengawasi, membina, dan mensosialisasikan jalannya BUMDes agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.