Desentralisasi Ekonomi Tanaman Pangan

Selain desentralisasi fiskal, perlu juga dipikirkan desentralisasi produksi pangan kepada pemerintah daerah. Saat ini salah satu bahan makanan pokok masyarakat Indonesia yaitu beras salah satunya dikelola oleh BULOG yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah Indonesia untuk mengendalikan stok pangan nasional. 

Indonesia sangat diuntungkan dengan posisi geografisnya yang memungkinkan petani menanan jenis tanaman pangan pokok, tanaman jamu, atau buah tropik sepanjang tahun. Meskipun produktivitas lahan pertaniannya masih belum maksimal, atau masih dibawah 30% dari potensi optimalnya. Atau dapat dikatakan masih jauh dibawah produktivitas lahan-lahan pertanian di Belanda, Thailand dan Vietnam.

Pernahkah kepikiran gak, bahwa penataan kembali sistem pengendalian tanaman pangan oleh pemerintah daerah sangat menarik dan perlu untuk dikaji? Sebagai alternatif gerakan sosial dalam ketahanan pangan, Pemerintah perlu memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengendalikan bahan pangan di daerahnya sebagai solusi kesadaran lingkungan, rasa keadilan sosial dan dari sisi ekonomi dalam pengendalian stok bahan pangan nasional. 

Proses sejarah telah menciptakan karakter daerah beserta hubungan sosialnya, tingkat kesejahteraan, dan kemampuan daerah sangat beragam dalam mengembangkan ketahanan pangan daerahnya sendiri.

Jangan dipaksakan Daerah B harus mengkonsumsi beras sementara sagu dan jagung telah menjadi makanan pokok mereka turun-temurun. Sederhana saja, membangun kompetisi antar daerah dengan memfokuskan Kabupaten A sebagai produsen mangga misalnya, dapat meningkatkan pasokan, sedangkan BUMN berperan sebagai pemasar ekspor, distributor dan pemasok teknologi pengolahan makanan. 

Semakin kompleks teknologi yang digunakan, makin banyak tenaga kerja yang terlibat, makin luas distribusi produknya, maka semakin besar juga multiple effect nya terhadap perekonomian. Dengan demikian, daerah tersebut akan menerima manfaat ekonomi dan finansial yang tidak sedikit pula baik secara langsung maupun tidak langsung.

Masalah teknologi dan jaminan kualitas adalah tugas pemerintah, sehingga kualitas jagung, sagu, ubi dan singkong layak dijadikan bahan makanan pokok pengganti beras sekaligus populer di pasar domestik dan regional. Apabila upaya lokalisasi sistem pengendalian bahan tanaman pangan di daerah dapat berjalan, perlu diukur juga kemampuan daerah tersebut dengan kerangka ekonomi, demografi, geografi dan demokrasi. 

Selamat mengkaji lebih jauh, atau barangkali secara sederhana dapat mencontoh skema, struktur dan tata kerja Tim Pengendali Inflasi Nasional (TPIN) untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan di daerah. Misalnya saja skema, struktur dan tata kerja Tim Pengendali Inflasi Nasional (TPIN) yang strukturnya dari pusat sampai ke daerah diterapkan sebagai Tim Pendorong Produktivitas Tanaman Pangan Nasional (TPPTPD). Selamat mengkaji lebih jauh lagi...

Salam persahabatan.