Sigit Santoso
Sigit Santoso Karyawan Swasta

fair play, suka belajar dan berbagi pengalaman http://fixshine.wordpress.com https://www.facebook.com/coretansigit/

Selanjutnya

Tutup

Kandidat

Politik BBM

11 Oktober 2018   22:11 Diperbarui: 11 Oktober 2018   22:52 410 0 0
Politik BBM
Presiden Jokowi tunda BBM premium naik (gambar dari sindonews)

Baru se-jam setelah ditetapkan BBM Premium naik .. eh dibatalkan kenaikannya oleh Presiden Joko Widodo.

"Sesuai arahan Bapak Presiden rencana kenaikan harga Premium di Jamali  menjadi Rp 7.000 dan di luar Jamali menjadi Rp 6.900, secepatnya pukul  18.00 hari ini, agar ditunda," kata Menteri ESDM Ignasius Jonan yang terpaksa menjilat ludahnya sendiri.

Seharusnya banyak yang lega, karena BBM Premium naiknya ditunda terutama bagi pelaku usaha dan kaum ekonomi lemah. Namun, karena ini tahun politik. Kebaikan hati Pak Presiden yang merakyat ini masih saja bisa disikapi negatif. Maju memberatkan dunia usaha dan perekonomian yang sedang tertekan, mundur dinyinyirin karena dibilang plin plan, dan tidak ada koordinasi.

Dengan latar belakang melemahnya rupiah sampai di atas batas psikologis Rp 15.000 memang wajar-wajar saja, negara yang sudah jadi pengimpor minyak ini untuk menaikkan harga. Kalau tidak ya beban Pertamina menanggung rugi, dan besaran subsidi yang menggerus APBN juga akan semakin mengancam.

Maka bahasa yang dipakai adalah menunda, bukan membatalkan. Pertamina dan seluruh SPBU di Indonesia siap ya jalan.

Ada drama seakan-akan ada tarik ulur. Ya jadi kritik saja. Toh, ketika Pak Presiden bertitah tunda, ya kenaikan harga premium ya tidak akan terjadi dulu.

Jokowi takut menaikkan harga BBM karena mau pilpres. Ya narasi seperti ini memang terdengar masuk akal. Namun alasan seperti itu jelas tak cerdas. Karena apa ? Orang pintar semua pakai ukuran. Bukan bawa perasaan emosi semata. 

Para pembantu Jokowi tak bisa kerja tidak ada yang bisa dipegang omongannya. Justru itulah Presiden yang mengerti sense of crisis. Presiden langsung memberi arahan, di keputusan-keputusan sulit. Dia tak lari bahkan di depan sebelumnya para pembantunya dihajar politisi oportunis.

Hater Jokowi justru sedang kehilangan momen menyerang karena premium tak jadi naik harga. Hanya bisa gembar gembor dollar Rp 15.000 tapi sepertinya isunya mandul karena antrian belanja diskon di mall masih lebih panjang dari sekedar antrian bbm. 

Jokowi tidak baca "what I sign", ini lebih menggelikan sebagai fiksi. Karena itulah gunanya orang kepercayaan. Kalau masih salah ya itulah gunanya kritik. Artinya, seorang presiden yang harus membaca dan tanda tangan saja, ya dia bukan Presiden. Yang masih ngeyel,mungkin standar normanya tinggi, tapi jelas tidak mengerti bagaimana cara berorganisasi dan berjalannya lembaga kepresidenan.

Nah, apakah ada harapan ?

Ya jelas, bahkan ini yang sering ditutupi oleh kelompok oposisi sekaligus hater Jokowi. Tahukah anda tentang Proyek Nasional Kilang Minyak ? Tidak tanggung-tangung dalam proses di 7 tempat. Bukan saja peremajaan bahkan di Tuban dan Balikpapan kilang minyaknya dibangun benar-benar baru.

Jika dalam satu tahun, dibutuhkan sekitar 72 juta kilo liter BBM. Sedangkan sampai diperas maksimal kilang-kilang minyak Pertamina, hanya bisa menyetor sekitar 39 juta kilo liter. Ya ngimpor, jika rupiah melemah ya memang simalakama.

Nah, kondisi memperhatikan kilang-kilang minyak Indonesia saat ini hanya bisa per hari memompa maksimal sekitar 900 ribu barrel per hari. Proyeksinya jika proyek nasional 7 kilang minyak di atas tuntas bersih Indonesia akan dapat memproses 2.2 juta barrel per hari. Bandingkan dengan kebutuhan nasional BBM yang saat ini mencapai 1,5 juta barrel per hari, tentu sudah lebih dari cukup.

Kapan itu? Nanti di tahun 2023.

Maka di masa itu nanti, jangankan mimpi bbm murah. Ekspor pun BISA ! Memang bukan sulap bukan sihir. Dan jauh - jauh hari Nawa Citanya Jokowi - JK sudah membidik tujuan tersebut. Sehingga jika terpilih kembali 5 tahun ke depan tentu Jokowi - Amin tinggal memanen hasil kerja keras.

Sehingga politik BBM adalah pertarungan jangka panjang, dan seharusnya kalau hanya kenaikan-kenaikan harga menyesuaikan pasar dunia itu sangatlah wajar. Ibarat kata bersakit-sakit dahulu berenang-renang kemudian.

Tak perlu mengatakan Presiden dan pemerintah salah urus, karena walaupun tak mungkin menjadi sempurna, arah swasembada BBM Indonesia sudah benar.