Fidelis Harefa
Fidelis Harefa wiraswasta

Antara membaca dan menulis, lebih banyak membaca. Lebih banyak diam daripada bicara. Bicara tentang sesuatu yang pasti. Terkesan kaku karena sangat hati-hati. Lebih berminat pada kasus Cybercrime. Senang belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan IT. Motto: "Mari kita mulai sekali lagi karena sampai saat ini kita belum berbuat apa-apa! (St. Francis Assisi). URL: www.harefa.com E-mail: fidelis@harefa.com Facebook: https://www.facebook.com/fharefa Twitter: https://twitter.com/fharefa Media: www.kairos.or.id

Selanjutnya

Tutup

Catatan

Koperasi, Bukan "Kuperasi"

1 Februari 2015   08:36 Diperbarui: 17 Juni 2015   12:00 127 3 4
Koperasi, Bukan "Kuperasi"
1422729253510054942

[caption id="attachment_348925" align="aligncenter" width="441" caption="Gambar dari simplenews05.blogspot.com"][/caption]

Tulisan ini merupakan hasil coret-coretan saya selama mengikuti rapat di Koperasi. Nama dan Identitas tidak akan saya sebutkan di sini karena saya akan berbagi soal hasil pertemuannya saja. Rapat kali ini sungguh melelahkan. Rapat Pengawas, Pengurus dan Pengelola Koperasi dalam rangka mempersiapkan RAT. Menjelang RAT (yang akan dilaksanakan pada 28/02/2015), Koperasi Serba Usaha (KSU) yang di dalamnya saya ikut sebagai anggota sekaligus pengurus  mengadakan evaluasi internal sebelum menggelar RAT. Hal ini sangat erat hubungannya dengan pertanggungjawaban keuangan sekaligus menilai kinerja pengelola selama satu tahun. Kemarin sore (31/01/2015) adalah rapat ketiga menjelang RAT dan membahas topik "Meninjau Kembali Visi dan Misi Koperasi".

Azas Demokrasi

Merujuk pada azas yang dianut oleh Pemerintahan Indonesia, yakni, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat berdasarkan Pancasila, demikian pula Koperasi, sebagaimana kita ketahui, bergerak untuk memperjuangkan kepentingan "dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota berdasarkan azas kekeluargaan". Kalau sering disebut, Koperasi adalah soko guru perekonomian rakyat, saya malah berpikir begini: Dalam koperasi, anggota belajar ber-demokrasi dalam skala kecil. Semakin banyak Koperasi, semakin besar peluang anggota-anggota (yang dalam hal ini masyarakat) belajar berdemokrasi, seperti paham yang dipakai di negeri ini. Terlihat begitu jelas maksud demokrasi pada pemaparan Ketua Pengawas Koperasi dimana lebih ditekankan "keberpihakan kepada masyarakat menengah ke bawah". Dalam materi yang disampaikan pun, sangat jelas bahwa berkoperasi membantu untuk menjadi mandiri, bukan untuk menjadi kaya. "Koperasi tidak pernah menjanjikan kekayaan bagi anggota-anggotanya, tetapi menjanjijakn potensi untuk bisa hidup mandiri melalui pengelolaan keuangan yang baik". Itulah inti yang disampaikan oleh Ketua Pengawas pada rapat kali ini.

Koperasi, Bukan "Kuperasi"

KSU yang sudah berjalan sejak 2007 ini membangun modal dari anggota. Dalam catatan keuangan, tidak pernah menerima "Dana Hibah" dari Pemerintah, juga tidak pernah mendapatkan pinjaman modal dari Bank atau LKNB lainnya. Karena konsisten dengan visi dan misi awal, juga mengikuti secara sungguh-sungguh peraturan-peraturan yang berlaku bagi Koperasi, akhirnya hingga saat ini Koperasi ini dapat membantu para anggotanya. Koperasi memang punya tantangan sendiri. Beberapa hal yang boleh saya sebutkan di sini, dan merupakan hasil evaluasi dari pengelola:


  1. Profil Koperasi di mata masyarakat tidak terlalu baik. Hal ini disebabkan oleh banyaknya praktek-praktek yang salah, yang mengatasnamakan Koperasi tapi tidak mengikuti aturan Koperasi. Akibatnya, Koperasi berubah menjadi "Kuperasi" karena paham "lintah darat" lebih banyak dipraktekan.
  2. Baru-baru ini, 600-an Koperasi di bubarkan di Kalimantan Tengah karena tidak pernah mengurus legalitas kelembagaannya sebagai Koperasi, dan juga tidak pernah melaksanakan RAT. Ini jelas sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada Koperasi yang sudah ada. Walaupun ada Koperasi yang benar-benar berjalan sesuai aturan, tetap dikalahkan oleh opini masyarakat yang telah terbentuk akibat praktek-praktek di atas.
  3. Semakin bertambahnya anggota dengan kategori "menengah ke bawah" bergabung di Koperasi, semakin besar pula tantangan bagi Pengawas, Pengurus dan Pengelola. Soal "menengah ke bawah" akan saya bahas pada sub berikut.


Inilah beberapa bahan evaluasi yang menjadi dasar pertimbangan para Pengurus yang harus dibahas juga bersama anggota pada saat RAT nanti.

Option for The Poor

Keberpihakan kepada kaum miskin dan sederhana (option for the poor) adalah merupakan dasar spiritual yang dianut oleh KSU ini. Landasan spiritual ini diterjemahkan secara lugas dengan berpihak pada "masyarakat menengah ke bawah". Ternyata, istilah ini membawa serta sejuta tantangan yang berat. Kalau bagi politikus, saat kampanye, mereka lebih senang menggunakan istilah yang sepadan "berpihak kepada wongcilik", mungkin untuk Koperasi, yah, masyarakat kecil. Tantangan apa yang ada di sana?

Jarang disadari oleh banyak orang bahwa ungkapan ini benar-benar penuh tantangan. Masyarakat menengah ke bawah lebih sering dimengerti sebagai masyarakat yang mengalami kesulitan dari segi finansial, kekurangan atau bahkan melarat. Karena lebih sering dimengerti seperti itu, akhirnya orang menjerat diri dengan membangun istilah "subsidi", menolong, membantu, meskipun hal ini sama sekali bukan solusi. Perlu diketahui bahwa masyarakat menengah ke bawah, potensial selain memiliki kekurangan dari segi ekonomi, mereka juga kekurangan dari segi pendidikan dan  pengetahuan yang sangat berpengaruh pada pola pikir. Karenanya, ada sebuah kesulitan untuk melakukan pendeketan, pendampingan dan sosialisasi kepada mereka. Segala upaya hanya akan berhasil bila pendampingan dikemas dalam bahasa-bahasa sederhana, dengan cara-cara yang sederhana. Tidak akan berhasil bila dikemas dalam bahasa dan gaya-gaya intelektual. Sebagai contoh, Koperasi yang di dalamnya saya terlibat ini memiliki beberapa anggota yang tidak sempat menyelesaikan pendidikan dibangku SD. Maka segala program Koperasi harus diterjemahkan secara sangat sederhana agar bisa mereka pahami. Sangat berbeda dengan mereka yang melakukan kampanye politik. Mereka berbicara masalah keberpihakan kepada rakyat kecil, tapi mereka tampil bagai raja dengan bahasa-bahasa yang melambung tinggi mengangkasa. Yah, tidak mendarat dong.

Dasar Saya Berbagi

Meskipun isi tulisan ini berhubungan dengan Koperasi yang di dalamnya saya terlibat, tapi tidak salah saya membagikan hal ini di Kompasiana. Adanya kekurangan dalam memahami yang namanya "keberpihakan kepada rakyat kecil" seperti yang sering dilagukan dan dinyanyikan di tanah air ini sering membawa kita pada sebuah masalah tak berujung. Bukan hanya dalam berkoperasi, dalam berpolitik pun demikian. Selama menjadi pengurus di Koperasi ini, saya menuai banyak pengalaman, baik hal-hal yang berurusan dengan anggota yang saya sebut di atas tadi, maupun tentang hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah. Tanggal 16 Desember 2014 yang lalu, saya menulis topik "Pelaku Koperasi Illegal Hendaknya Digiring ke Sidang Tipikor". Tulisan ini saya layangkan berdasarkan pengalaman yang sudah saya temui di lapangan. Bahkan, baru-baru ini, ketika saya menelpon salah seorang di Kementrian Koperasi di Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UKMK, yang pernah berkunjung ke Kantor kami, saya mendapat informasi bahwa karena kurangnya pengawasan terhadap Koperasi-koperasi yang telah menerima dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), akhirnya menjadi salah satu alasan juga bagi LPDB saat ini mengalami moratorium.

Sebagai kesimpulan, ketika banyak orang memanfaatkan hal-hal yang tampak sederhana untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan diperoleh dengan cara melanggar hukum dan moral, kendati hal itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, saya yakin suatu saat juga akan ditunjukan di tempat yang terang. Ketika seseorang mengambil sesuatu yang bukan haknya, meskipun itu hanya sedikit, suatu saat juga akan diambil kembali daripadanya sebanyak sepuluh kali lipat. Oleh karena itu, kalau namanya Koperasi, jangan sekali-sekali diubah menjadi "Kuperasi".