Pragmatisme Donald Trump dalam memerintah Amerika Serikat, yang terkesan mengabaikan berbagai diktum dan teori ekonomi yang selama ini dikenal, mengubah secara radikal tatanan ekonomi global.
Mengutip ucapan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Saresehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, Selasa (06/04/2025), kemarin.
Kebijakan pengenaan tarif resiprokal Trump terhadap 60 negara di seluruh dunia purely transactional hanya sekadar untuk menutup defisit anggaran negeri adi daya tersebut, yang dalam kacamata Trump bersama para sekondannya akibat defisit perdagangan yang terus berlangsung selama ini.
"Jadi ini sudah tidak berlaku lagi ilmu ekonomi. Yang penting pokoknya tarif duluan. Karena tujuannya menutup defisit. Tidak ada ilmu ekonominya di situ," kata Sri Mulyani. Seperti dilansir CNBCIndonesia.
Defisit Perdagangan dan Tarif
Secara sederhana defisit perdagangan merupakan cerminan dari peribahasa "Besar Pasak Daripada Tiang". Keinginan tinggi, tapi dalam saat bersamaan kemampuan untuk memproduksi rendah.
Dalam pandangan Trump, seperti yang saya sarikan dari berbagai sumber informasi yang saya dapatkan, karena defisit perdagangan berlangsung terus menerus, akibatnya melemahkan industri manufaktur di AS dan membuat rantai pasok industri pertahanan menjadi terlalu tergantung pada negara lain.
Lantaran kondisi ini dianggap ancaman, harus ada kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah AS, dengan gaya Trump yang realis, penuh pragmatisme, pendekatan yang dilakukannya sederhana dan mudah diimplementasikan, maka lahirlah kebijakan resiprocal tariff.
Istilah teknis yang berarti tarif imbal balik, apabila kalian kenakan bea masuk terhadap kami, maka kami akan melakukan hal yang sama terhadap kalian.
Arah dari kebijakan ini cukup simpel saja sebenarnya, menyeimbangkan neraca perdagangan atau paling tidak mengurangi defisit perdagangan seperti selama ini berlangsung.
Karena perdagangan global tak ada di ruang hampa dan tidak bersifat searah, tentu saja kebijakan tarif Trump tersebut akan direspon beragam oleh negara-negara counterpartnya, mulai dari retaliasi hingga mengajak berunding ulang.
