Tak rela rasanya, estafet kepemimpinan Indonesia diserahkan pada seseorang yang digadang-gadang merupakan "Antitesa" dari Jokowi.
Terbayang saja, nyaris seluruh program-program bersifat multi years yang seharusnya berkesinambungan melewati periode kepemimpinan bakal dibabat habis.
Asumsi saya ini, tak hanya didasari oleh analisis belaka, tetapi fakta saat Anies memimpin Jakarta yang juga posisinya sebagai penerus Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menunjukan bahwa nyaris seluruh program kerja Jokowi dan Ahok dibabat habis, tak diteruskan.
Andai pun diteruskan, istilah dan nama programnya diganti agar dianggap tak terasosiasikan dengan pemimpin Jakarta sebelumnya.
Selain itu, terlepas dari perdebatan yang terjadi di tengah masyarakat, saya masih meyakini bahwa saat Anies Baswedan memenangkan Pilkada DKI 2017 ada peran tingkah intoleransi dan penggunaan identitas agama dalam prosesnya.
Terakhir, saya tidak cocok dengan cara pandang dan cara pikir sebagian besar para pendukung Anies Baswedan yang tersaji secara gamblang di media sosial.
Mengenai alasan tak akan memilih Puan Maharani, dalam persepsi saya putri dari Ketua Umum PDIP ini cenderung elitis, selain sedikit agak meragukan kapabilitasnya untuk memimpin Negeri sebesar Indonesia ini.
Tertancap dalam otak dan pikiran saya, Puan bisa sampai pada posisi seperti saat ini hanya karena dirinya merupakan anak Megawati dan cucu dari salah satu pendiri negeri ini, Sukarno.
Mungkin mindset saya terkait Puan tersebut, dianggap kurang fair lantaran seseorang tak bisa memilih dari rahim dan klan siapa ia dilahirkan, seolah menghilangkan capaiannya secara personal.
Namun, harus diakui bahwa terlahir sebagai seseorang seperti Puan akan berbuah privilledge, path career Puan di dunia politik menjadi jauh lebih mudah dibandingkan orang-orang biasa seperti Jokowi.
Makanya saya tak berminat untuk memilihnya dalam Pilpres 2024, butuh lebih banyak fakta yang menunjukan Puan memang mampu bekerja untuk rakyat Indonesia agar saya bisa berubah pikiran, untuk memilihnya di tahun politik 2024.
