Mohon tunggu...
Efwe
Efwe Mohon Tunggu... Administrasi - Officer yang Menulis

Penikmat Aksara, Ekonomi, Politik, dan Budaya

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Polemik Tes ASN KPK, akibat dari Politik Identitas yang Terus Menguat

6 Mei 2021   11:53 Diperbarui: 6 Mei 2021   12:39 419
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Sejumlah aspek  dalam tes ini menurut Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron diantaranya terkait integritas, netralitas, dan antiradikalisme.

Tes wawasan kebangsaan yang merupakan salah satu bagian dari asesmen itulah kemudian menjadi pangkal masalah, lantaran 75 pegawai yang sebagian besar merupakan pegawai dan penyidik senior KPK dinyatakan tak lulus ujian alih status kepegawaian tersebut.

Salah satu pegawai yang tidak lolos menurut berbagai media daring adalah penyidik senior KPK yang sudah dikenal kehandalan dan integritasnya, Novel Baswedan.

Tidak lulusnya 75 pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan ini kemudian menjadi bahan rumor yang menyebutkan ke-75 orang tersebut segera akan dipecat oleh KPK.

Namun rumor  pemecatan  yang telah ramai menjadi konsumsi publik itu dibantah oleh Sekretaris  Jenderal (Sekjen) KPK, Cahya H Harefa.

Cahya mengatakan bahwa KPK tak akan melakukan pemecatan terhadap 75 pegawainya yang tak lolos asesmen wawasan kebangsaan.

"KPK akan melakukan koordinasi dengan Kemenpan-RB dan BKN terkait tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat," kata Cahya seperti dilansir Bisnis.com, Rabu (05/05/21).

Kondisi inilah kemudian memicu polemik ditengah masyarakat, sejumlah pengamat dan penggiat anti-korupsi menyebut bahwa ini merupakan rangkaian akhir dari upaya pelemahan KPK.

Mereka menganggap para pegawai senior KPK secara sengaja "disikat" melalui tes alih status pegawai menjadi ASN, dengan soal-soal pertanyaan yang dianggap sejumlah pihak janggal.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Fery Amsari menyatakan bahwa soal yang diberikan dalam tes tersebut janggal dan terkesan mengada-ada.

"Tes berisi hal yang janggal dan mengada-ada. Misalnya pertanyaan terkait FPI dan pendapat pegawai terhadap program pemerintah. padahal pegawai tidak boleh secara etis berurusan dengan perdebatan politik dan mereka tidak boleh menunjukkan dukungan atau tidak dukungan terhadap program-program pemerintah karena bisa saja program itu terkait kasus korupsi," kata Feri seperti dilansir Detik.com, Selasa (04/05/21).

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun