Padahal kita tahu bahwa pandemi Covid-19 itu telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, dalam kondisi demikian seharusnya program vaksinasi ini gratis bagi seluruh penduduk Indonesia.
Ketika anggaran dijadikan alasan itu tambah aneh lagi, saya sih melihat ruang fiskal bagi pemberian vaksinasi gratis itu masih terbuka kok, realokasi atau refocusing anggaran kan bisa dilakukan juga.
Jika pun memang benar ruang fiskalnya sangat sempit, pemerintah harus menyediakannya agar anggaran itu ada.
Itu tugas pemerintah untuk kemaslahatan rakyatnya, apabila memang sudah merasa tak mampu lagi menjamin keselamatan rakyatnya buat apalagi memerintah.
Andai pun misalnya harus berhutang agar rakyat Indonesia selamat ya lakukanlah, jangan sekali-sekali berpikir rakyat dijadikan korban sebagai collateral damage dalam pandemi Covid-19 dengan alasan anggaran tak cukup.
Bantuan sosial, stimulus, atau apalah dalam rangka mengurangi dampak akibat penanganan Covid-19 menjadi tak berarti apabila pemerintah tak menjamin kesehatan warganya.
Padahal dalam banyak kesempatan Jokowi dan jajarannya berulang kali berbicara bahwa vaksinasi adalah hal terpenting untuk menghentikan penyebaran Covid-19 disamping protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
Seolah vaksinasi itu sesuatu yang wajib dilakukan oleh penduduk Indonesia, tapi di lain pihak mereka seolah menutup mata bahwa ada rakyat Indonesia yang hidup kekurangan, jangankan untuk membayar harga vaksin, untuk makan sehari-hari saja kembang kempis.
Kita tahu dan rasakan sendiri lah akibat dampak menjaga jarak ini, maka kerumunan tak boleh terjadi, lantas membawa dampak dahsyat terhadap sektor ekonomi yang membuat ekonomi Indonesia terpuruk masuk ke jurang resesi.
Artinya Vaksinasi adalah hal paling penting untuk memastikan penyebaran Covid-19 tak terjadi lagi di Indonesia. Dan setelah penyebarannya berhenti rakyat Indonesia bisa beraktivitas normal seperti biasa, ekonomi pun akan menggeliat kembali.
