Kabar mengejutkan datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo disebutkan kini tengah dalam pemeriksaan penyidikan KPK setelah Rabu dini hari tadi (25/11/20) diamankan petugas KPK atas dugaan tindakan korupsi.
Seperti dilansir Kumparan.Com Edhy Prabowo dan Istri beserta sejumlah orang lainnya dibawa ke KPK, meskipun hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak KPK, Kementerian KP serta dari Gerindra terkait hal ini, namun diduga ada kaitannya dengan aktivitasnya sebagai Menteri KKP.
Hal ini sudah dikonfirmasi oleh salah seorang Komisioner KPK Nurul Gufron seperti yang saya saksikan dalam Breaking news Kompas.TV.
"Betul Edhy Prabowo ditangkap oleh KPK karena ada dugaan korupsi  terkait masalah benur," Ujar Gufron menjawab pertanyaan Timothy Marbun anchor news Kompas.TV.
Disebutkan selain Edhy Prabowo ada 4 orang lain lagi dilingkungan KKP yang kini tengah dalam penyidikan para petugas KPK. Untuk lebih jelasnya KPK Rabu (25/11/20) sore ini akan menggelar konperensi pers terkait penangkapan Edhy Prabowo.
Jika benar Edhy Prabowo ini tersangkut masalah korupsi terkait bibit lobster ini, bakal memberi pukulan besar bagi Gerindra dan Kabinet Jokowi.
Ditengah situasi pandemi Covid-19 yang membutuhkan dukungan penuh masyarakat agar kita semua mampu melewati situasi ini dengan baik, eh malah laku lancung dilakukan oleh anggota kabinet.
Jika tidak disikapi dengan benar, bisa jadi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bakal tergerus. Tapi apabila Jokowi dengan tegas bertindak, sesegera mungkin memberhentikannya mungkin kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih akan tetap terjaga.
Namun tidak demikian dengan Gerindra mengingat Edhy Prabowo merupakan petinggi Partai Gerindra, ia masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Maaruf sebagai bagian dari kompromi bergabungnya Gerindra menjadi partai pendukung pemerintah.
Seperti diketahui selain Edhy Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto duduk dalam kabinet Jokowi jilid II ini.
Keduanya ditunjuk menjadi menteri setelah Gerindra menyatakan diri bergabung dengan koalisi pemerintah.
Terkait masalah ekspor benur yang disebutkan oleh KPK yang menjadi dasar penangakapan Edhy Prabowo.
Sebenarnya kontroversi ekspor bibit lobster atau benur sudah berlangsung  sesaat setelah Edhy Prabowo dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri KKP, ketika ia membuka keran ekspor benur.
Pro dan kontra terkait pembukaan keran ekspor benur ini kemudian bergulir. Pihak yang paling keras menentang dibukanya keran ekspor benur ini adalah Menteri KKP pada kabinet Jokowi jilid 1, Susy Pudjiastuti.
Ia dengan lantang menyebutkan bahwa pembukaan keran ekspor benur ini bakal merugikan masyarakat dan negara karena akan berujung ekploitasi secara berlebihan, sehingga bisa saja lobster akan punah di Indonesia.
Namun Edhy bersikeras untuk membuka keran ekspor benur dengan sejumlah alasan, diantaranya semata-mata untuk kesejahteraan rakyat .
 "Kita libatkan masyarakat untuk bisa budidaya (lobster). Muaranya menyejahterakan," kata Edhy dalam keterangan tertulis Rabu (08/07/20). Seperti yang dilansir katadata.com
Atas alasan itulah akhirnya ia menerbitkan Peraturan Menteri KKP nomor 12 tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia.
Namun masyarakat tetap saja mencibir bahwa sebenarnya pembukaan keran ekspor ini hanyalah akal-akalan pengusaha yang berkaitan dengan partai politik saja untuk meraup keuntungan, alih-alih bagi kesejahteraan rakyat.
Hal ini terkonfirmasi saat pihak Kementerian KKP kemudian merilis  26 perusahaan yang berhak melakukan ekspor benur.
Mengutip Majalah Tempo, sejumlah perusahaan yang mengantongi izin ekspor itu ternyata berafiliasi dengan beberapa petinggi partai terutama daru Gerindra.
Tentu saja dengan kontroversi seperti itu, KPK akan dengan ketat mengawasi pergerakan situasinya, dan jika benar dan kelihatannya memang benar ada kongkalikong dalam pembukaan ekspor benur ini oleh Edhy artinya oligarki politik untuk kepentingan ekonomi memang terjadi.
Kita tunggu bagaimana kelanjutan kasus ini.
