Sebenarnya kontroversi ekspor bibit lobster atau benur sudah berlangsung  sesaat setelah Edhy Prabowo dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri KKP, ketika ia membuka keran ekspor benur.
Pro dan kontra terkait pembukaan keran ekspor benur ini kemudian bergulir. Pihak yang paling keras menentang dibukanya keran ekspor benur ini adalah Menteri KKP pada kabinet Jokowi jilid 1, Susy Pudjiastuti.
Ia dengan lantang menyebutkan bahwa pembukaan keran ekspor benur ini bakal merugikan masyarakat dan negara karena akan berujung ekploitasi secara berlebihan, sehingga bisa saja lobster akan punah di Indonesia.
Namun Edhy bersikeras untuk membuka keran ekspor benur dengan sejumlah alasan, diantaranya semata-mata untuk kesejahteraan rakyat .
 "Kita libatkan masyarakat untuk bisa budidaya (lobster). Muaranya menyejahterakan," kata Edhy dalam keterangan tertulis Rabu (08/07/20). Seperti yang dilansir katadata.com
Atas alasan itulah akhirnya ia menerbitkan Peraturan Menteri KKP nomor 12 tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia.
Namun masyarakat tetap saja mencibir bahwa sebenarnya pembukaan keran ekspor ini hanyalah akal-akalan pengusaha yang berkaitan dengan partai politik saja untuk meraup keuntungan, alih-alih bagi kesejahteraan rakyat.
Hal ini terkonfirmasi saat pihak Kementerian KKP kemudian merilis  26 perusahaan yang berhak melakukan ekspor benur.
Mengutip Majalah Tempo, sejumlah perusahaan yang mengantongi izin ekspor itu ternyata berafiliasi dengan beberapa petinggi partai terutama daru Gerindra.
Tentu saja dengan kontroversi seperti itu, KPK akan dengan ketat mengawasi pergerakan situasinya, dan jika benar dan kelihatannya memang benar ada kongkalikong dalam pembukaan ekspor benur ini oleh Edhy artinya oligarki politik untuk kepentingan ekonomi memang terjadi.
Kita tunggu bagaimana kelanjutan kasus ini.
