Namun sayangnya ketika saya coba mengakses dokumen tersebut melalui situs Kemenlu China ternyata dokumen itu sudah ditutup kembali bagi siapapun, oleh Pemerintah China.
Setelah saya cari tahu, ternyata arsip-arsip tersebut sudah di reklasifikasi oleh Kemenlu China pada tahun 2013 lalu dengan alasan yang tidak jelas.
Beruntungnya, perempuan yang kini menjadi Profesor di Nanyang University Singapura ini bisa meneliti arsip-arsip itu untuk kebutuhan disertasi doktoralnya sebelum kembali ditutup aksesnya oleh Pemerintah China.
Hal yang paling penting dalam dokumen seperti yang diungkapkan Taomo adanya catatan pertemuan antara penguasa  China saat itu Mao Zhe Dong dengan Ketua Umum PKI DN.Aidit satu bulan sebelum peristiwa G30S terjadi.
Transkrip percakapannya tercatat dengan sangat lengkap tertanggal 5 Agustus 1965. Jika merujuk pada transkrip itu, menurut Taomo bisa menjawab teka-teki yang selama ini terus menjadi bahan perdebatan banyak pihak tentang keterlibatan RRC dalam Peristiwa G30S.
Menurut Taomo, keterlibatan Rezim Mao Zhe Dong dalam prahara paling kelam yang pernah terjadi di Indonesia itu tidak signifikan alias minimal sekali.
Ketika Mao bertemu Aidit di Beijing saat itu, Aidit lah yang menerangkan rencana gerakan melakukan kudeta tersebut. Mao sendiri terkejut saat rencana Aidit dan PKI-nya untuk merebut kekuasaan di Indonesia itu benar-benar dilakukan oleh PKI.
Berdasarkan hal tersebut, Taomo meyakini bahwa temuannya dalam penelitian ini mengugurkan berbagai "teori konspirasi" yang tersebar luas bahwa Mao Zhe Dong dan Pemerintah RRC saat itu adalah "arsitek" dari G30S.
Kendati demikian, akibat teori yang menyebutkan RRC sebagai arsitek  G30S, dampaknya cukup besar terhadap masyarakat etnis China di Indonesia.
Apalagi kemudian ditambah dengan propaganda Rezim Orde Baru pimpinan Soeharto yang mengidentifikasi etnis China dengan komunisme, membuat komunitas minoritas ini rawan terhadap kekerasan dan pengusiran selama masa terjadinya pembunuhan massal pada 1965 hingga 1966.
Akibatnya saat itu kurang lebih 160 ribu warga etnis China pergi ke luar Indonesia, dan sebagian besar diantaranya kembali ke China Daratan.
Dan selama 3 dasawarsa Rezim Soeharto berkuasa etnis China  diperlakukan diskriminatif melalui sejumlah aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan saat itu.
