Maka, selama ini, dan selama periode selanjutnya, oligarki dapat dipastikan akan terus lestari di Negara kita. Tampuk kepemimpinan yang dikelilingi oleh kelompok elit berduit dari kalangan pengusaha tambang membawa kepentingan mereka sendiri ke dalam sistem politik yang seharusnya menghasilkan output untuk rakyat. Realita yang terjadi tentu bertolak belakang dengan teori.
Persis seperti apa yang digambarkan oleh film kontroversial yang menjadi dasar tulisan ini: rakyat kecil, mau protes bagaimanapun kerasnya, mau ditumbalkan untuk penerangan Indonesia pun, tetap tidak digubris oleh mereka yang membuat keputusan di atas sana. Izin tambang selalu keluar, dan mereka yang protes bisa dikriminalisasi.
Contohnya, Bapak Nyoman, seorang transmigran dari Bali yang bertransmigrasi ke Kalimantan pada tahun 1980. Sepuluh tahun setelah beliau pindah, perusahaan batu bara datang dan menghancurkan jalur air untuk sawah-sawah tempat ia dan banyak transmigran lainnya mencari nafkah. Ia protes dengan cara menghadang alat berat. Bukan keadilan yang ia dapat, ia malah ditangkap dan dipenjara selama 3 bulan.
Nasib sama juga dialami oleh Carman dan Cayadi pada Mei 2014 di Batang. Keduanya menolak menjual tanah mereka hingga dikriminalisasi dengan alasan "melakukan kekerasan". Akibatnya, mereka divonis 7 bulan penjara.
Jelas bahwa oligarki membuat rakyat rugi. Bukan lagi sekedar hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah, tapi produk hukum itu sendiri nantinya akan lebih banyak berpihak pada mereka yang memiliki keseragaman kepentingan dalam pemerintahan.
Lantas, apa yang harus kita lakukan? Benarkah kita seharusnya tidak memilih kedua kandidat di kontestasi politik (pilpres) kemarin?
Referensi:
David Tabachnik dan Toivu Koivukoski 2011, On Oligarchy: Ancient Lessons for Global Politics, University of Toronto Press, Toronto.
Sexy Killers 2019, film dokumenter, Watchdoc Image.
