Mohon tunggu...
Muhammad Fauzi Ahmad
Muhammad Fauzi Ahmad Mohon Tunggu... pegawai negeri -

Dou Mbojo yang kebetulan tinggal di Malang

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Perlunya Profesionalitas dan Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kita

28 Agustus 2013   09:37 Diperbarui: 24 Juni 2015   08:43 151
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Isu profesionalitas dan netralitas Pegawai Negeri Sipil di era otonomi daerah menjadi problem tersendiri yang dihadapi oleh berbagai daerah di wilayah nusantara ini. Sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan, baik di tingkat pusat dan daerah aparatur Negara (PNS) dituntut untuk menunjukkan tampilan yang menandakan ciri sebagai insan pegawai yang bekerja, mengabdi di berbagai bidang tugas dan fungsinya dengan mengedepankan sikap professional. Dalam berbagai kajian dan definisi, professional memiliki ciri dan sifat yang antara lain, melakukan sesuatu pekerjaan dengan cara, teknik serta metode yang terikat dengan kaidah-kaidah keilmuan dan keilmiahan. Sikap profesionalitas dari aparatur Negara tercermin melalui pekerjaannya dengan dilandasi rasa keterpanggilan jiwa (hati nurani) untuk bekerja dan beraktifitas mengabdi untuk kepentingan publik dan Negara.

Sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan, pegawai negeri sipil merupakan bagian terpenting dalam proses pembangunan dan kemajuan, mengingat mereka sebagai pelaku dan melayani kepentingan masyarakat dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya. Terlebih lagi, keberadaan mereka di era otonomi daerah, pegawai negeri sipil dituntut memiliki kompetensi dasar, soft skill, serta kompetensi pendukung lainnya dalam menunjang tugasnya sehari-hari.
Untuk itu, sesuatu tuntutan zaman yang sangat mendasar, sikap mental, prilaku dan mindset pegawai negeri sipil semestinya mencerminkan profesionalitas dan yang menjunjung tinggi netralitas dari kepentingan dan fatsun politik tertentu. Bagaimana dengan daerah kita, Tanah Bima saat ini….

Semoga saudara-saudara kita, bapak/ibu kita yang menjadi Pegawai Negeri Nipil di tanah Bima memiliki komitmen moral yaitu profesionalitas dalam bekerja serta netralitas dari kepentingan fatsun politik tertentu. Dan kita berharap, pemimpin, elite kekuasaan di tanah Bima untuk berhenti memanfaatkan keberadaan PNS untuk kepentingan yang dapat menurunkan citra dan harkat martabat mereka. Saudara-saudara kita yang PNS ini memiliki beban yang berat, di satu sisi menjalankan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, di lain sisi mereka juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tampilan birokrasi yang dipimpin oleh politisi-politisi yang memiliki platform politik yang berbeda-beda. Kita berharap, tidak ada lagi praktek-praktek politik balas dendam dan anarkistis birokrasi di tanah Bima, agar mereka yang berprofesi sebagai PNS itu mendapatkan keamanan lahir dan bathin, kenyamanan bekerja, dalam mengabdi dan memajukan daerah tercinta, BIMA.

Mohon tunggu...

Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun