Sikap Presidensi G20 Indonesia di Tengah Konflik Rusia-Ukraina

Presidensi G20 kali ini menjadi ujian bagi Indonesia untuk menunjukkan kehandalan diplomasi politik Indonesia di kancah internasional. Konflik Rusia Ukraina saat ini menyebabkan pecahnya kebersamaan di antara anggota G20. 

Sebagian negara G20 seperti Rusia, AS, Jerman, Turki, Prancis, Kanada, Inggris dan Jepang merupakan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang mendeklarasikan dukungan kepada Ukraina. 

Bentuk dukungan mereka antara lain berlomba-lomba menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia. Anggota G20 lain seperti Cina dan India memberikan dukungannya secara implisit terhadap Rusia.

Indonesia di awal konflik Rusia Ukraina jelas telah menyatakan sikap netral untuk tidak berpihak kepada salah satu kubu yang berkonflik. Melalui pernyataan Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Februari 2021 melalui akun twitter resmi @jokowi menyampaikan bahwa, "semua pihak yang terlibat harus menahan diri dan kita semua harus berkontribusi pada perdamaian. Perang tidak boleh terjadi". 

Melalui pernyataan ini Presiden mengajak semua pihak untuk bersatu dan fokus pada masalah pemulihan ekonomi global yang memberikan dampak pada kelangkaan pangan dan meminta agar penyelesaian konflik segera diwujudkan.

Konflik berkepanjangan ini berbuntut pada tuntutan Amerika Serikat dan Blok Barat agar Indonesia mempertimbangkan kembali untuk mengundang Rusia dalam perhelatan besar G20 pada bulan Oktober atau November 2022 di Bali. 

Desakan itu muncul mengatasnamakan kemanusiaan di Ukraina. Desakan-desakan yang disusupi kepentingan politik dari pihak bertikai ini perlu ditanggapi secara hati-hati agar tujuan dari Presidensi tetap fokus pada pemulihan kondisi ekonomi dan sosial global. 

Indonesia harus memastikan agar Presidensi G20 ini tidak menjadi kendaraan politik yang dapat memperkeruh dan memperlebar konflik Rusia Ukraina.

Tujuan awal Presidensi G20

Adalah satu kehormatan bagi Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Presidensi G20. Anggota G20 mempercayai Indonesia sebagai penyelenggara G20 2022 dan juga memberikan mandat untuk memimpin agenda-agenda rapat penting level internasional. 

Presidensi G20 tahun 2022 ini sangat istimewa bagi Indonesia karena pertama kali negara berkembang memimpin Presidensi yang beranggotakan negara-negara maju di dunia seperti Amerika Serikat, Arab Saudi, Australia, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Rusia, Prancis, Cina dan Uni Eropa. 

Tujuan utama agenda Presidensi G20 Indonesia untuk menjembatani kebutuhan negara-negara miskin dan berkembang dengan negara-negara maju untuk keluar dari pandemi melalui tema besar "recover together, recover stronger". 

Untuk itu Indonesia memilih 3 topik utama agar bangkit bersama dari pandemi yaitu : arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan.

Tiga fokus tematik G20 ini terinspirasi dari pengalaman pandemi yang telah memukul stabilitas ekonomi seluruh negara dan memaksa pemimpin negara untuk berpikir agar ekonomi kembali berdenyut tanpa mengabaikan keselamatan dan kesehatan publik. 

Pilihan transformasi digital menjadi jalan tengah untuk pulih secara bertahap. Pandemi telah membuktikan bahwa hampir semua pekerjaan bertransformasi dari konvensional menjadi digital. Seluruh negara perlu meninjau kembali kebijakannya agar dapat beradaptasi dengan disrupsi teknologi dalam kerangka ketahanan ekonomi. 

Kesempatan Presidensi G20 ini harus dapat digunakan Indonesia mendorong kerjasama transformasi digital menjadi kebijakan multilateral sebagai bentuk upaya kolektif keluar dari krisis pandemi yang sekaligus menuju transisi energi berkelanjutan.

Selama dua tahun dunia dalam pandemi, Indonesia mempelajari bahwa arsitektur kesehatan global menjadi kunci untuk semua negara keluar dari pandemi. 

Selain akses vaksin yang berkeadilan, pandemi mengajarkan kita bahwa arsitektur kesehatan merupakan pondasi dasar untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih sehat dan siap dalam segala kondisi. 

Indonesia sendiri beruntung dalam hal mendapatkan akses vaksin dari berbagai negara untuk mengejar herd immunity, namun masih banyak negara-negara miskin dan berkembang belum mendapatkan akses penuh vaksin covid19.

Kembali pada fungsi G20 sebagai salah satu platform multilateral strategis yang menghubungkan kepentingan negara maju dan negara berkembang untuk mencapai pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi dunia di masa depan. 

Dalam sejarahnya platform G20 yang dibentuk pada tahun 1999 menjadi wadah untuk mencari solusi dari krisis ekonomi yang melanda tahun 1997-1999, dan sebaiknya Presidensi G20 kali ini juga bisa mengukir sejarah solusi keluar dari pandemi dan mediator perdamaian Ukraina - Rusia. 

Tujuan tersebut dapat dicapai, jika sikap netralitas Indonesia sebagai Presidensi G20 tetap terjaga. Pertimbangan netralitas Indonesia antara lain;

Pertama, mengutip ucapan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, bahwa G20 adalah forum utama untuk kerja sama ekonomi internasional dan Rusia adalah salah satu anggota penting G20. 

Menurut data yang terhimpun oleh Worldometer bahwa Rusia adalah negara dengan luas wilayah terbesar di dunia dengan luas wilayah setara dengan 11 persen luas total daratan di dunia (17. 098 juta km2), diikuti Kanada (9.984 juta km2), Cina (9.706 km2), Amerika Serikat (9. 372 km2), Brasil (8.515 km2), Australia (7.692 km2), India (3.287 km2), Argentina (2.780 km2), Kazakhstan (2.724 km2), dan Aljazair (2.381 km2).

Data PricewaterhouseCoopers (31/1/2022) memperlihatkan bahwa Rusia masuk dalam 10 besar negara dengan ekonomi terbesar 2050. Sedangkan dari data Worldbank 2020, Rusia masuk 15 besar negara dengan PDB tinggi. 

Melalui data-data tersebut maka keterlibatan Rusia pun menjadi penting sebagai bagian dari solusi keluar dari pandemi. Terlebih Cina dan India secara implisit telah memberikan dukungan kepada Rusia, dengan demikian jika Rusia tidak terlibat maka akan ada potensi kedua negara ini tidak mendukung kesepakatan solusi bersama G20. 

Terlebih, melalui data Internasional Monetary Fund (IMF) 2021 Cina menduduki posisi ketiga PDB terbesar di dunia dan India menduduki posisi keenam.

Kedua, Indonesia harus dapat menempatkan kembali fungsi dari agenda G20 sebagai platform solusi bersama keluar dari pandemi. Fungsi Presidensi Indonesia penting untuk menekankan kembali fokus utama agenda G20 yang membutuhkan peran serta seluruh anggota G20 untuk pulih dan bangkit bersama. 

Mengingatkan kembali bahwasannya konflik Rusia Ukraina jangan sampai menjadi faktor penghambat, namun mengajak seluruh anggota G20 untuk menjadikan G20 sebagai medium solusi konflik Rusia Ukraina.

Ketiga, prinsip politik luar negeri Indonesia yang menganut asas bebas aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Indonesia harus memegang teguh prinsip ini selama berperan sebagai Presidensi G20, meskipun dorongan dari berbagai pihak dalam dan luar negeri menuntut sikap tegas dukungan Indonesia dalam konflik Ukraina Rusia. 

Melalui prinsip diplomasi ini, Indonesia dapat mempertegas bahwa tugasnya sebagai tuan rumah Presidensi G20 adalah mengundang seluruh anggota untuk hadir dalam seluruh agenda Presidensi, termasuk agenda puncak KTT G20 di bulan Oktober atau November 2022.

Tantangan berat dan peluang emas Presidensi G20

Keberhasilan Presidensi G20 selain mengukur dari tujuan substansi juga mengukur aspek penyelenggaraannya, terutama kemampuan tuan rumah untuk dapat menghadirkan seluruh kepala negara dan kepala pemerintahan negara anggota G20.

Dengan kondisi konflik Ukraina Rusia saat ini, pekerjaan terberat Presidensi G20 ada dua yaitu; (1) menjaga keutuhan anggota G20 yang nyata-nyata memiliki kepentingan politik luar negeri yang berbeda dan adanya unsur keterikatan pada keanggotan negara blok dan non blok, (2) menjaga fokus tujuan utama G20 yang terancam gagal akibat perubahan fokus kepentingan politik setiap anggota G20.

Tumpuan terberat kini berada di pundak Kementerian Luar Negeri RI untuk menghadirkan kepala negara dan kepala pemerintahan anggota G20, tentu ini menjadi pekerjaan yang luar biasa. 

Kesulitan terbesar adalah karena secara eksplisit aktivitas dukung mendukung antar negara sangat terasa dan telah meluas menjadi konflik Amerika Serikat beserta sekutunya dengan Rusia.

Dalam kondisi tersebut kelincahan diplomasi Indonesia bermanover sangat menentukan posisi politik luar negeri Indonesia. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah mengelola isu konflik ini di dalam negeri agar masyarakat tidak terbawa dalam narasi konflik Rusia Ukraina.

Seperti diketahui terkait kehadiran Vladimir Putin dalam agenda puncak G20 saja sudah menimbulkan polemik di masyarakat, semisal Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) yang menolak kehadiran Presiden Rusia dalam agenda G20, sedangkan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendukung kehadiran orang nomor satu Rusia tersebut. Gejolak masyarakat yang terlalu menonjol tentu akan memberikan sinyal perspektif yang merusak posisi netral Indonesia.

Untuk menjaga kemaslahatan dunia, silent movement diplomatik Indonesia keseluruh anggota G20 menjadi penting. Pemerintah tidak perlu menanggapi detail desakan media asing dan domestik yang mencari informasi terkait upaya diplomasi Indonesia, media dan publik cukup memahami bahwa Indonesia tetap pada posisi netral untuk mencapai tujuan G20.

Masa-masa penting dan genting ini akan menjadi momen sejarah yang akan dikenang dunia, maka melakukan dan mempertimbangkan yang terbaik adalah hal yang masuk akal untuk dilakukan karena saat ini seluruh mata dunia tertuju pada Indonesia. (FDM)