Pemilu Tanpa Regenerasi: Analisis Hukum dan Politik atas Kekuasaan Biya yang Tak Berakhir

Kondisi di Kamerun sangat tegang: pemilu dilakukan, oposisi mendeklarasikan kemenangan, rezim menyangkalnya, dan potensi protes meletus di mana-mana

Pemilu Presiden Kamerun pada 12 Oktober 2025 mempertemukan Presiden Paul Biya, yang telah berkuasa selama lebih dari 40 tahun dan kini berusia 92 tahun, dengan tuntutan perubahan dari elemen oposisi. 

Kandidat oposisi Issa Tchiroma Bakary menyatakan kemenangan jauh sebelum pengumuman resmi dan menuntut agar Biya mengundurkan diri. 

Respons keras dari aparat dan partai penguasa, serta potensi bentrokan massa di berbagai kota, menandai fase kritis demokrasi Kamerun. 

Baca juga: Dari Gencatan Senjata ke Kekacauan: Mengkaji Risiko Perang Saudara di Gaza Pasca-2025 di Bawah Mediasi AS

Tulisan ini mengkaji latar belakang politik, dinamika konflik, implikasi hukumnya, dan prospek reformasi.

Latar Belakang

Paul Biya telah berkuasa sejak 1982. Pemilu 2025 adalah percobaan kedelapan kalinya ia mencalonkan diri.  

Pada Juli 2025, Komisi Pemilihan (ELECAM) menolak pencalonan Maurice Kamto, salah satu tokoh oposisi paling dikenal di Kamerun. Keputusan ini memicu kritik dan protes awal.  

Baca juga: Revolusi Dgital dan Gen Z: Gelombang Protes Pemuda yang Menggulingkan Pemerintahan Nepal & Madagaskar 2025

Menurut laporan, putri Biya, Brenda Biya, sempat membuat pernyataan publik yang mengejutkan dengan menyerukan agar orang tidak memilih ayahnya, yang menunjukkan keretakan dalam keluarga rezim dan meningkatnya ketidakpuasan publik.  

Baca juga: Kelemahan dan Kesalahan Argumentatif Peter Berkowitz dalam Membela Israel: Analisis Hukum, Moral, dan Politik

Kronologi & Dinamika Pemilu & Protes

1.12 Oktober 2025 --- Pemilu dilaksanakan dengan sistem first-past-the-post.