Demonstrasi, Anarkisme, dan Peran Negara dalam Menegakkan Keadilan Sosial

Sejarah membuktikan, demonstrasi damai lebih berkelanjutan dan efektif, sementara anarkisme hanya menambah luka sosial dan krisis ekonomi

Demonstrasi merupakan salah satu instrumen fundamental dalam sistem demokrasi sebagai wujud ekspresi kebebasan berpendapat dan kontrol sosial terhadap pemerintah. 

Namun, ketika demonstrasi berubah menjadi tindakan anarkis seperti pembakaran, perusakan, dan penjarahan, timbul dilema serius: apakah tindakan tersebut masih dapat dibenarkan sebagai bentuk aspirasi, atau justru melanggar norma hukum dan moralitas publik? 

Tulisan ini mengulas dinamika demonstrasi anarkis, peran aparat negara, serta perbandingan dengan demonstrasi damai di negara lain, dengan pendekatan interdisipliner yang mencakup ilmu politik, hukum, dan sosiologi.

Baca juga: Dimensi Intelijen Asing dalam Dinamika Kerusuhan Sosial: Studi Kasus Demonstrasi di Indonesia 2025

Pendahuluan

Sejak 28--31 Agustus 2025, gelombang demonstrasi di Indonesia kembali mencuat ke publik. 

Pada dasarnya, demonstrasi adalah sarana untuk menyampaikan maksud, tujuan, serta solusi. 

Namun, transformasi dari protes damai menjadi anarkisme menimbulkan pertanyaan mendasar:

Baca juga: Dinamika Unjuk Rasa & Krisis Legitimasi Negara

1.Mengapa massa memilih jalur anarkis?

Baca juga: Tragedi Barracuda dan Ojol di Senayan: Analisis Sosiologis, Hukum, dan Hak Asasi Tuhan (HAT)

2. Apakah alasan "tidak didengar jika damai" dapat membenarkan kekerasan?

3. Bagaimana negara harus bersikap tanpa dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM)?