Analisis Pemecatan Petugas Pers di Departemen Luar Negeri AS Terkait Kebijakan Israel-Gaza

Kasus ini memperlihatkan bahwa tekanan politik dapat mengganggu kebebasan pers bahkan di negara demokratis

Shahed Ghoreishi adalah petugas pers senior yang bertanggung jawab atas urusan Israel--Palestina di Departemen Luar Negeri AS. 

Dia dipecat pada Agustus 2025 setelah terlibat dalam beberapa perselisihan internal mengenai penyusunan poin-poin pembicaraan kebijakan AS terhadap Israel dan Gaza.  

Kasus pemecatan petugas pers di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menjadi sorotan internasional karena terkait kebijakan AS terhadap konflik Israel--Gaza. 

Baca juga: Humanitarian Aid as Weapon: Opioid Mematikan dan Obat Kemandulan AS-Israel di Gaza

Pemecatan ini menimbulkan pertanyaan tentang kebebasan pers, tekanan politik internal, dan etika birokrasi. 

Tulisan ini menganalisis konteks politik, mekanisme pengambilan keputusan, dan dampak pemecatan terhadap administrasi publik dan diplomasi global.

Pendahuluan

Pada 24 Agustus 2025, Departemen Luar Negeri AS memecat seorang petugas pers yang diketahui menyoroti kebijakan Israel--Gaza secara kritis. 

Baca juga: Sadis! Stok Pangan PBB di Gaza Habis akibat Blokade Israel

Langkah ini memicu perdebatan mengenai:

Baca juga: Kekerasan, Penindasan, dan Kemanusiaan yang Terlupakan di Gaza: Analisis Global, Slavery Remembrance Day

1.Apakah pemecatan tersebut sah secara hukum?

2. Sejauh mana tekanan politik mempengaruhi keputusan birokrasi di AS?

3. Dampak pemecatan terhadap citra AS dalam diplomasi dan kebebasan pers global.

Pemecatan pegawai pemerintah federal terkait kebijakan luar negeri menimbulkan isu kompleks yang melibatkan hukum ketenagakerjaan, etika administrasi publik, dan norma diplomasi internasional.

Metodologi

Analisis dilakukan melalui:

1. Studi literatur terkait kebijakan ketenagakerjaan di pemerintah AS dan perlindungan petugas pers.

2. Analisis wacana politik berdasarkan pernyataan resmi Departemen Luar Negeri, pejabat politik, dan media internasional.

3. Studi kasus komparatif: meninjau pemecatan serupa di masa lalu untuk menilai konsistensi prosedural dan pola politik.

Kajian Teoritik

1. Kebebasan Pers dan Etika Administrasi

*Menurut McQuail (2010), kebebasan pers adalah indikator utama demokrasi yang sehat, termasuk dalam konteks birokrasi.

*Pemecatan petugas pers karena opini atau laporan kritis dapat mencederai prinsip etika publik (Bovens, 2007).

2. Tekanan Politik Internal

*Tekanan dari sayap kanan pemerintahan AS menjadi salah satu faktor yang mendorong pemecatan.

*Analisis Wilson (1989) menyatakan bahwa administrasi publik sering menghadapi konflik antara loyalitas politik dan profesionalisme birokrasi.

3. Diplomasi dan Citra Global AS

*Pemecatan ini dapat memengaruhi persepsi internasional terkait kredibilitas AS sebagai negara yang mendukung transparansi dan kebebasan pers.

*Nye (2004) menekankan pentingnya "soft power" yang dipengaruhi oleh persepsi moral dan etika dalam diplomasi.

Analisis Kasus

1.Konteks Politik:

*Kebijakan AS terhadap Israel--Gaza mendapat sorotan internasional.

*Petugas pers yang diberhentikan menyuarakan kritik terhadap pendekatan pemerintah, sehingga menimbulkan konflik dengan kepentingan politik internal.

2.Proses Pemecatan:

*Dilakukan oleh Departemen Luar Negeri setelah tekanan dari pejabat sayap kanan.

*Menimbulkan pertanyaan hukum tentang hak-hak pegawai federal dalam menyampaikan kritik.

3.Dampak:

*Internal: menurunkan moral pegawai lain dan menciptakan budaya takut bersuara.

*Eksternal: mengurangi kredibilitas AS di mata komunitas internasional, khususnya organisasi yang menekankan transparansi birokrasi.

Pemecatan petugas pers di Departemen Luar Negeri AS terkait kebijakan Israel--Gaza menegaskan kompleksitas interaksi antara politik, administrasi, dan hukum. 

Kasus ini memperlihatkan bahwa tekanan politik dapat mengganggu kebebasan pers bahkan di negara demokratis. 

Perlunya mekanisme perlindungan yang jelas bagi pegawai pemerintah agar kebebasan berbicara tetap terjaga, sekaligus menjaga kredibilitas diplomasi.

Referensi

*Bovens, M. (2007). Analyzing and assessing public accountability: A conceptual framework. European Law Journal, 13(4), 447-468.

*McQuail, D. (2010). McQuail's Mass Communication Theory (6th ed.). London: Sage.

*Nye, J. S. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs.

*Wilson, J. Q. (1989). Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It. New York: Basic Books.

*Media sources: mediapakuan.pikiran-rakyat.com