Peranan Pemerintah dalam Pengelolaan Tanah Negara

Oleh: Faiq Kamilah

Apa Itu Tanah Negara?

Tanah negara adalah tanah yang tidak memiliki bukti hak milik atas nama individu atau badan hukum, serta dikuasai langsung oleh negara. Umumnya, tanah negara meliputi:

Tanah bekas HGU (Hak Guna Usaha) atau HGB (Hak Guna Bangunan) yang telah habis masa berlakunya.

Tanah terlantar yang tidak dimanfaatkan secara optimal.

Tanah yang belum terdaftar atau tidak memiliki bukti hukum kepemilikan.

Peranan Pemerintah dalam Pengelolaan Tanah Negara

Pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa tanah negara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Peran tersebut meliputi:

1. Regulasi dan Kebijakan

Pemerintah menyusun regulasi mengenai tata ruang, zonasi, dan peruntukan tanah. Melalui Kementerian ATR/BPN, tanah negara ditata untuk kepentingan umum seperti permukiman, pertanian, infrastruktur, dan konservasi.

2. Reforma Agraria dan Redistribusi Tanah

Salah satu program penting adalah redistribusi tanah kepada masyarakat miskin atau petani penggarap. Ini merupakan bagian dari reforma agraria yang bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan tanah.

3. Sertifikasi dan Kepastian Hukum

Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) membantu memberikan sertifikat tanah kepada warga, termasuk atas tanah negara yang telah lama dikuasai masyarakat secara sah.

4. Pengawasan dan Penertiban

Pemerintah harus mencegah penyalahgunaan tanah negara, seperti penguasaan ilegal atau praktik mafia tanah. Penertiban dilakukan agar penggunaan tanah sesuai peruntukan dan tidak merugikan publik.

5. Pemanfaatan Ekonomi Berbasis Kemitraan

Tanah negara juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan tidak merugikan masyarakat sekitar.