Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed, menolak jabatan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dengan alasan tidak mampu mengemban amanah tersebut. Tentu alasan "tidak mampu" di sini tidak terkait dengan kompetensi yang dimiliki.
"Tidak mampu" yang dimaksud bisa dimaknai dari sisi politik. Jabatan Wamen jelas tidak tepat untuk figur sekelas Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Meskipun, Prof. Abdul Mu'ti sebenarnya adalah sosok low profile. Secara pribadi mungkin beliau bisa menerima, tak mempermasalahkan meski sebagai Wamen. Namun, beliau sangat mungkin mengambil pertimbangan dari aspek posisinya sebagai pejabat struktural di Muhammadiyah.
Prof. Abdul Mu'ti sebenarnya justru lebih cocok menjadi Menteri Agama. Beliau memenuhi berbagai syarat untuk itu, mulai dari pangkat akademiknya yang adalah Guru Besar di PTAIN, Dai yang biasa berceramah ke daerah-daerah, aktivis Ormas Islam, dan basic keilmuan di bidang Pendidikan. Apalagi yang kurang?
Ya, sayangnya jabatan menteri adalah jabatan politik. Terlebih Menteri Agama yang sejak reformasi sudah seperti "milik" NU. Sama misalnya dengan Menteri Pendidikan yang seolah jadi kavling Muhammadiyah. Karena saat ini Mendikbud bukan dari Muhammadiyah, maka wajar jika Muhammadiyah mendapat tawaran Wamendikbud.
Dalam konteks kompetensi pribadi, Prof. Abdul Mu'ti tidak bisa diragukan lagi. Namun Presiden juga harus berhitung secara politik. Saat ini, Muhammadiyah sudah mendapatkan jabatan Menko PMK. Jika mendapat jabatan menteri lagi, bisa menimbulkan kecemburuan sosial.
Prof. Abdul Mu'ti bisa disebut sosok yang tepat di situasi yang tidak tepat. Sebab, jangankan sebagai wamendikbud, sebagai mendikbud pun beliau punya kapasitas. Hanya saja, situasi belum memungkinkan.
Muhammadiyah dan figur kompeten
Sebagai Ormas Islam, Muhammadiyah memang unik. Tokoh terasnya banyak yang akademisi, minimal empat ketua umum terakhirnya adalah Guru Besar.
Selain itu, juga punya sumber pendanaan yang independen. Punya Amal Usaha dan Badan Usaha. Jaringan bisnisnya juga luas, dan secara administratif dimiliki organisasi, bukan individu. Fahd Pahdapie bahkan menulis jika Muhammadiyah adalah Ormas Islam terkaya di dunia.
Namun meski besar dan kaya, Muhammadiyah dianggap kurang agresif dalam berpolitik. Apalagi secara organisasi, pimpinan Muhammadiyah sangat dibatasi aktivitasnya dalam politik praktis, meskipun sebagai ormas, Muhammadiyah tetap harus menjalin komunikasi politik yang baik dengan Pemerintah.
