Rencana Pemerintah Dalam Pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta

Pemindahan ibu kota indonesia dari jakarta dinilai karena ibu kota indonesia yaitu jakarta sudah dinilai tidak layak menjadi pusat pemerintahan indonesia. Untuk itu presiden republik indonesia Joko Widodo menggelar rapat untuk rencana pemindahan ibu kota jakarta .

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai tindak lanjut rencana pemindahan Ibu Kota. Jokowi optimis pemindahan ibu kota terwujud bila dipersiapkan dengan matang. Dalam rapat kabinet terbatas), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan realisasi pemindahan ibu kota dapat memakan waktu 10 tahun jika melihat pengalaman Brasil dan Kazakhstan.

Kendati demikian, Presiden Joko Widodo telah meninjau sejumlah daerah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah yang dianggap potensial menjadi lokasi ibu kota baru tersebut. Bambang mengatakan lokasi ibu kota baru Indonesia itu akan diputuskan pada 2019. Pemindahan ibu kota, menurut Bambang, adalah salah satu strategi pemerataan ekonomi agar tidak terpusat di Jawa. Pemerintah berusaha menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, terutama di luar Jawa. "Pasti akan ada dampak pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar ibukota baru dan terutama untuk wilayah itu sendiri," kata mantan Menteri Keuangan ini.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, tiga lokasi yang akan dijadikan sebagai ibu kota indoensia yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Bahkan di Kalimantan Tengah telah ada lahan yang disiapkan seluas 300 ribu hektare (ha).

Disisi lain jokowi menyadari pemindahan ibu kota merupakan proses yang panjang dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, pemindahan ibu kota jakarta tidaklah mudah karena dibutukan persiapan yang matang, Penentuan lokasi yang tepat sehingga pemindahan ibu kota dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat indonesia.

Pemindahan ibu kota ini juga bisa memunculkan banyak dampak positif terhadap perekonomian , karena ketika pindah ibu kota pastinya ada proyek konstruksi yang bisa melibatkan warga lokal atau penduduk setempat yang artinya pemindahan ibu kota tersebut membuka lapangan pekerjaan.   Seperti diketahui, pemerintah berencana memindahkan ibu kota atau pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan. Pemerintah belum menetapkan daerah mana yang akan menjadi ibu kota baru tersebut. Namun nantinya pasti saja ada masyarakat yang tidak setuju dengan pemindahan ibu kota ini karena beranggapan bahwa  jakarta masih layak untuk menjadi menjadi ibu kota,mengurangi lapangan pekerjaan pendatang jika ibu kota di pindahkan , dan tidak mengurangi banjir yang terjadi di jakarta. Hal tersebut tentu berbeda dengan pandangan pemerintah , dengan adanya perbedaan pandangan ini diharapkan hal tersebut tidak memicu perpecahan antara warga indonesia. Sebaiknya pemerintah juga mendengarkan aspirasi masyarakat juga agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak  dan agar tidak memicu terjadi aksi-aksi demo yang berakibat kericuhan seperti aksi 22 mei 2019 lalu yang hanya di manfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Kita pasti semua sebagai warga negara tidak mengharapkan hal itu terulang kembali karena hal tersebut hanya akan menimbulkan perpecahan antara warga negara indonesia. Kita sebagai sesama warga negara indonesia sebaiknya sama-sama menjaga kesatuan negara republik ini dengan cara-cara yang sederhana , misalnya dengan mengamalkan/mengimplementasikan nilai-nilai pancasila  pada sila ke-1 sampai dengan sila ke-5 seperti : 

• Menghargai pendapat orang lain. 
• Menghormati orang lain yang sedang beribadah yg berbeda keyakinan.
• Tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan jabatan-nya. 
• mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
• mengutamakan musyawarah ketika tidak sependapat dengan kita atau tidak mengambil keputusan secara sepihak.
• Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
• Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan , Dsb.