Merevisi Sistem Pemilu 2019

Pemilihan umum 2019 saat ini mungkin menjadi salah satu pemilihan yang harus banyak mendapatkan revisi. Dari sistem Pilpres dan Pemilu Legeslatif yang di satukan membuat konterversi dari pihak elite politik hingga berefek dilemanya masyarakat hingga yang lebih tragis banyak nya petugas KPPS di lapangan yang meninggal di saat terjadinya hari pemungutan suara hingga pasca hari pemungutan suara. 

Dari tulisan ini di tulis sudah ada 225 petugas KPSS meninggal dunia dan yang mengalami sakit 1.695 orang (detik.com). Ini diakibatkan beban pekerjaan yang di lakukan petugas KPPS memang lebih berat dari Pemilu biasanya, banyaknya partai, caleg hingga di tambah lagi Pilpres yang di barengi menambah beban waktu yang lebih lama. Tidak sedikit banyak TPS baru bisa menyelesaikan penghitungan suara di tingkat TPS lebih dari 24 jam.

Selain dari sisi teknis, dari sisi political system yang dilakukannya Pilpres dan Pemilu Legslatif di lakukan dengan serentak adalah banyaknya efek dinamika konflik baik dari ruang lingkup masyarakat hingga di jajaran elite politik itu sendiri. Bisa kita lihat sebelum masa pendaftaran Capres-Cawapres terlihat sekali banyak maneuver-manuver dari elite politik nasional di detik-detik akhir.  

Tidak dapat di pungkiri bahwa dengan di lakukan nya Pilpres dan Pemilu dengan serentak, maka partai yang mempunyai kader menjadi kandidat Capres maupun Cawapres itulah yang di untungkan, dengan berebut efek ekor jas (Coat-tail Effect). 

Maka dari hal-hal tersebut penulis mempunyai beberapa masukan dan saran agar pemilihan di tahun 2024 akan menjadi pemilu yang baik bagi semua kalangan, baik dari masyarakat hingga para pelaku politik nya sendiri. Berikut beberapa saran dari penulis baik dari segi teknis hingga segi political system:

Pisahkan Kembali Pilpres & Pemilu Legeslatif

Dalam hal ini tidak hanya terjadi konflik dari jajaran elite politik saja yang terjadi banyak kecemburuan hingga banyak terjadinya maneuver-manuver politik di detik-akhir. Dengan memisahkan nya kembali Pilpres ini juga akan menjadikan para pelaku politik lebih berkonsentrasi kepada focus tujuannya. 

Jika Pilpres para partai politik focus dengan Pilpresnya, begitu juga dengan sebaliknya jika dalam agenda Pemilihan Legeslatif. Dan dari segi teknis juga akan mempercepat waktu penghitungan petugas KPPS di TPS, tidak memakan banyak waktu untuk menghitung

Membatasi Daftar Caleg

 Salah satu banyaknya waktu untuk penghitungan suara di TPS adalah terlalu banyaknya daftar dari caleg masing-masing partai dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota. Dengan ini penulis mencotohkan dan menyarankan agar daftar caleg di batasi maksimal 5 caleg.