Â
Penulis :
Esra K. Sembiring, S.IP, M.AP, M.Tr (Han), Alumni Ilmu Politik UGM, Magister Administrasi Publik LAN RI, Magister Pertahanan UNHAN. (Staff Direktorat Geo Eko, Debidjianstrategik Lemhannas RI)
Dalam beberapa hari belakangan ini pro kontra yang menyerempet sensitifitas politik identitas sepertinya sudah mulai coba digoreng kembali. Setuju atau tidak, mulai dari polemik  aturan cara berpakaian aparatur sipil negara, polemik himbauan MUI Jatim tentang larangan pengucapan salam multi agama karena menilai sebagai bid'ah, sehingga patut dihindari dan yang terakhir adalah aksi radikalis bom bunuh diri di Polrestabes Medan. Gejala kemajuan politik identias atau kemunduran bangsa kah ini ?.
Tidak mungkin bisa disanggah lagi, kenyatannya bahwa  memang ada sebagian dari masyarakat awam, juga kelompok elite masyarakat kita yang  lupa atau melupakan diri pada kesepakatan bersama yang dibangun di negara Indonesia ini, seperti yang tertuang pada pembukaan UUD 1945, maupun isi Sumpah Pemuda yang sungguh-sungguh     menyadari fakta adanya keberagaman suku bangsa maupun agama yang tumbuh dan hidup di bumi Indonesia kita ini. Apakah pemikiran dan kondisi seperti ini dapat diasumsikan karena bertumbuhnya benih paham radikalisme yang sangat dikhawatirkan karena akan merapuhkan tonggak-tonggak persatuan bangsa yang susah payah sudah dibangun para pahlawan bangsa dan pendiri negara Indonesia ini ?.
Benarkah sudah sedemikian parah, sakit dan terpuruknya nasionalisme saat ini ?.
Mungkin tinggal sedikit orang yang mau dan berani memberi komentar menanggapinya, karena memang sudah tidak begitu jelas lagi pemahaman sebagian masyarakat  terhadap essensi, urgensi maupun fakta nyata yang ada dan hidup di bumi Indonesia ini, bahkan fakta keberagaman masyarakat yang memang sudah ada hidup sebelum negara Indonesia kita ini di proklamirkan. Tokoh-tokoh bangsa pada saat itu bisa sepakat, mau mengalah dan memiliki  jiwa yang besar, sehingga mau menempatkan kepentingan nasional (persatuan bangsa) diatas kepentingan pribadi kelompoknya. Karena prinsip mulia seperti inilah maka negara Indonesia yang majemuk ini bisa berdiri tegak hingga saat ini. Dengan Ideologi Pancasila yang disepakati dipakai menjadi pandangan hidup bersama bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bagaimana seandainya prinsip mulia seperti ini tidak dipakai lagi ?
Berdasarkan pengalaman kasus bom di Surabaya, dari hasil testimoni kawan-kawan anak-anak yang diduga ikut melakukan peledakan gereja di Surabaya, mereka sudah lama tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya dan tidak mau hormat bendera. Bukan hanya terjadi pada level anak-anak, merujuk hasil survei Alvara Research yang dilakukan 10 September sampai 5 Oktober 2017 di 6 kota yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar ternyata  ada 19,4 persen PNS dan pegawai BUMN yang menolak ideologi Pancasila. Belum selesai sampai disitu, menyedihkan, data dari Kementerian Pertahanan bahwa sebanyak 3 persen prajurit TNI terpapar radikalisme, 18 persen pegawai swasta menolak ideologi Pancasila.
Mengkhawatirkan atau biasa saja kondisi seperti ini ?.
Saat ini radikalisme agama  memang sedang memperlihatkan perkembangannya yang semakin massif di Indonesia, sehingga harus disimpukan radikalisme adalah musuh bersama bangsa ini karena menjadi salah satu penghambat upaya pembangunan dan menggerus ketahanan nasional. Bukan hanya menjadi musuh pemerintah saja.
