Misteri Klan SBY dalam Pusaran Kasus e-KTP

Jika ketika nama SBY disebut-sebut dalam persidangan Setnov bermuara pada pelaporan Firman Wijaya sebagai PH Setnov ke Bareskrim Polri, maka patut pula dilihat seperti apa reaksi klan SBY dan PD terhadap grafik dalam "Buku Hitam" ala Setnov? Mungkinkah penyebutan nama dari klan SBY itu hanya sebagai sebuah upaya bargaining position dari pihak Setnov melakukan "tawar menawar" untuk mendapatkan status justice collaborators semata? 

Atau ada skenario lain yang ingin dimainkan pihak Setnov untuk membuka "arena pertarungan" dalam kasus e-KTP yang lebih luas dan terbuka? Atau malah hanya sekedar mengetes permukaan air, sejauh mana magnitude kasus e-KTP ini dapat merambah lebih jauh?

Jauh sebelum kasus e-KTP menyeruak dan menyeret nama-nama beken di negeri ini, yang merugikan negara lebih dari dua trilliyun rupiah, kas negara besar nan indah permai ini pernah pula dirampok oleh para maniak duit hingga lebih enam trilliyun rupiah dalam kasus Bank Centuri. Tak tanggung-tanggung, kasus penggelontoran duit negara melalui Bank Centuri itu tidak hanya nyaris membuat negeri ini kelimpungan, karena nilai uang yang ditilep sangat fantastis, tapi juga karena peran aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.

Sayangnya, kasus Bank Centuri itu mengalami antiklimaks. Sampai hari ini, dalam kasus Bank Centuri hanya kroco-kroco saja yang dihukum atas persekongkolan mereka merampok uang nagara tersebut. Sedangkan aktor-aktor intelektual sebagai master mind-nya masih melenggang kangkung hingga saat ini. Negara pun seakan tak mampu 'menjamah' mereka.

Karena itu, kita sebagai rakyat yang masih waras yang mencintai negeri besar nan permai ini, harus dapat memastikan, mengawal, dan terus mendorong agar pengungkapan kasus e-KTP tuntas tas taaaaaas. Meski harus menyeret dan membenamkan nama-nama besar, yang mungkin saja sedang membangun asa untuk mendorong putra mahkota naik ke singgasana kepemimpinan Nasional. Tidak hanya itu, publik Indonesia juga harus tetap melek agar semua nama yang sempat disebut-sebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum pada terdakwa kasus e-KTP sebelumnya tidak lagi menjadi misteri(us).

Fakta yang hadir dalam setiap persidangan harusnya senantiasa diulik sampai tuntas, agar dapat menemukan bopeng yang sedang disembunyikan para aktor tersebut. Entah aktor itu, sudah menjadi mantan, atau sedang memegang jabatan prestisius saat ini. Dengan begitu kita baru bisa menikmati prinsip atau azas hukum yang sering didengungkan bahwa semua sama di hadapan hukum (equality before the law). 

Jangan hanya rakyat kecil yang terus menerus menjadi obyek penegakkan hukum di negeri ini. Sebuah ironi tak berujung! 

Baca juga artikel terkait penulis lainnya di sini 1 , 2 , dan 3  

 

Wallahu a'lam bish-shawabi

Makassar, 06/02/2018