Upaya Mencegah Radikalisme-Terorisme Berbasis Agama

Meredam radikalisme apalagi khususnya radikalisme agama, ada yang mengekaitkannya dengan masih parahnya ketimpangan ekonomi di Indonesia. Analisis semacam ini tidak salah, tetapi saya kira cenderung merupakan pelarian dari ketidakmampuan membuat analisis dari sudut counter ideologi atau counter teologi agama. Mungkin bukan karena "ketidakmampuan", tetapi karena rasa ewuh-pekewuh atau dengan kata lain ambigu karena terpaksa harus melakukan perlawanan counter ideologi dan teologi di kehidupan agama yang sama. Ambil contoh saja, sangat terasa sekali bagaimana MUI sangat hati-hati  --atau karena terlalu santun ewuh pakewuh--- memberikan counter ideologi terhadap kelompok-kelompok Islam yang dipandang radikal misalnya saja terhadap sepak terjang FPI yang sering menjadi polemik itu.

Meredam radikalisme seperti itu, serta mengkaitkan dengan lemahnya negara menanamkan ideologi Pancasila dan menjaga keamanan teritorial, menurut saya juga tidak benar seratus persen. Melawan atau mencegah radikalisme agama di Indonesia adalah tanggungjawab masyarakat Indonesia secara keseluruhan, dimana negara seharusnya diperankan memfasilitasi saja. 

Munculnya radikalisme agama yang kemudian bisa menjadi terorisme berbasis agama, pertama-tama bukanlah karena kegagalan negara. Urusan negara adalah jika radikalisme itu telah mengorbankan keamanan dan kepentingan umum rakyat, menimbulkan kekacauan keamanan publik, memberangus hak-hak publik, mengancam NKRI karena munculnya separatisme yang beroperasi melalui terorisme. 

Amatlah salah jika negara terpaksa menghalau, menekan, dan merepresi anasir-anasir semacam itu lalu disimpulkan bahwa negara ini tidak demokratis atau negara ini merepresi kebebasan ekpresi beragama.

Meredam radikalisme agama yang cenderung anarkis dan teroris, harus bersifat counter ideologis dan praktis taktis progresif sebagaimana para ektrimis itu juga melakukannya melalui jalan ideologis dan praktis progresif. Berikut sekedar usul menyumbangkan pemikiran untuk meredamnya, yaitu:

Pertama, kita memiliki dua organisasi keagamaan (Islam) yang besar, yang sudah diakuai sikapnya yang moderat, yang juga sudah melayani umat Muslim amat lama, memiliki umat pengikut yang terbesar di Indonesia, yang juga sudah diakui negara yaitu Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiah (MH). 

Diharapkan NU dan MH ini bersinergi secara kuat untuk merumuskan counter ideologi berbasis dogma agama, dan menyebarkan secara mekanisme jejaring dan organisasi yang rapi, melalui masjid-masjid diseluruh Indonesia secara berkelanjutan. 

Banyak sekali institusi universitas dari NU dan MH yang dapat dan sudah menelorkan ustad muda atau cendekiawan muslim muda, yang bisa diorganisir secara programatis serta diutus sebagai gerakan pelayanan umat yang membina masjid-masjid di seluruh wilayah Indonesia. Demi masa depan negara yang harmonis tentu saya yakin semua unsur masyarakat akan rela membantu dan mendukung terwujudnya gerakan semacam itu.

Waktu saya masih kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Yogya, saya pernah mendengar bahwa ada satu masjid yang dipakai khusus hanya kelompok-kelompok Muslim tertentu, dan kelompok Muslim yang lain enggan sholat jum'at di masjid tersebut. Begitu pula yang terjadi sebaliknya. 

Saya tidak mengerti apa yang terjadi. Belakangan setelah gerakan FPI marak dimana-mana dan mereka memakai atau katakan "menduduki" masjid tertentu sebagai media pertemuan dan ibadah khusus untuk kelompok mereka, baru saya sadar bahwa masjid pun bisa dipakai sebagai media gerakan radikalisme.

Kedua, negara perlu mengembangkan kembali semacam "gerakan kebersamaan semestra", yang memfungsikan kembali RT, RW, Pedukuhan/Kampung, dan Pemerintah Desa sebagai medium pertemuan rakyat untuk memastikan bahwa penduduknya terlibat dalam kegiatan-kegiatan lokal dan pertemuan keagamaan di tingkat lokal, sebagai media untuk memantau warga.