Mohon tunggu...
Sarah P
Sarah P Mohon Tunggu... Tulisan yang berisi pendapat pribadi

FEUI Alumns

Selanjutnya

Tutup

Politik

Bisakah Pemerintah 100% Pro-rakyat Tanpa Dipengaruhi Oligarki?

23 April 2019   21:23 Diperbarui: 23 April 2019   21:35 0 0 0 Mohon Tunggu...
Bisakah Pemerintah 100% Pro-rakyat Tanpa Dipengaruhi Oligarki?
arsip pribadi

Setelah menonton tayangan "Sexy Killers" yang sedang viral itu, terus terang tidak membuat saya terkejut, terheran2, dan tidak juga membuat saya lebih memilih yang satu daripada yang lain atau menjadi golput.

In an open market world (baca: demokrasi), oligarki menjadi bagian tidak terpisahkan dari satu kekuasaan dalam pemerintah. They need each other. They support each other.

Bisakah satu negara demokrasi dan terbuka bebas dari oligarki ?
Tidak bisa dan hampir tidak mungkin karena kelompok oligarki ini mempunyai akar kuat secara historis maupun ekonomis.Roda ekonomi secara nasional akan sangat dipengaruhi oleh keberadaan mereka. Ekonomi, politik, sosial sangat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok ini. Makanya sering dikatakan, TIDAK ADA MUSUH ABADI DALAM POLITIK.

Mereka semua berkaitan, entah 10 kelompok besar, maupun 2 kelompok besar tapi kelompok2 inipun mau tidak mau akan bersinggungan satu dengan yang lain.

Kasus yg baru2 ini cukup menarik adalah mengenai penjualan saham PT Toba Bara Sejahtra oleh LBP ke Highland Strategic Holding (HSH).

Ternyata bahwa direktur HSH adalah JUGA direktur di Toba Bara Sejahtra. Uangnya tidak jauh2 juga jatuhnya. Yaa berputar di sekitar situ2 juga.

Watiga Trust yg menjadi broker? Foundernya juga menjadi Direktur di HSH. Hubungan bisnis LBP dan Jokowi ?

Dari sejak di Solo sudah ada lewat PT Rakabu Sejahtra yg merupakan salah satu anak perusahaan Toba Industri. Anak Jokowi pun punya saham disana. Aneh ? Tidak juga.
Itulah bisnis.

Menyangkut masalah kekuasaan dan bagaimana perusahaan2 raksasa nasional ini mensejahterakan rakyat, itu persoalan sistem >> Ekonomi dan Hukum.

Semua perusahaan harus mempunyai payung hukum dan kebijakan yg jelas dari pemerintah. Keadilan harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat terdampak dan lingkungan. Sistem kita sudah banyak mengatur soal ini. Pelaksanaan dan kontrol yg masih kurang.

Mengapa banyak yg menjadi antipati dan berkurang kepercayaan pada pemerintah setelah menonton satu film dokumenter seperti Sexy Killers ? Karena memang KONTROL pemerintah rupanya tidak seperti yang diharapkan dan digembar-gemborkan. Kepentingan dan pengaruh Oligarki ternyata sangat kuat dan tidak kasat mata utk orang awam.

Dalam kaitan dg Pemilu kali ini, pertanyaannya: Kalau Prabowo, akan lebih baik ? Oligarki lama akan sirna ?
Tidak Mungkin ! Bertambah mungkin iya. Sekali lagi saya katakan bahwa dalam satu pemerintahan: Oligarki, Konglomerat dan sejenisnya akan SELALU ADA.

Jangan bermimpi akan ada pemerintahan yg 100% merakyat.

Itu BOHONG !

Bukan saya pesimistis, tapi ini adalah kenyataan.

SALAH ?
Tidak juga tergantung sistem dan kontrol.

Pemisahan total Oligarki dan Kekuasaan adalah tidak mungkin !

Tapi mendorong Oligarki utk lebih menaati Sistem terutama Hukum apakah bisa ?
BISA !!

Bukan tidak ada empati pada masyarakat sekitar tapi ini semua masalah kontrol pemerintah termasuk DPR pada Oligarki dan pelaksana usaha manapun dan siapapun.

Skema berikut merupakan gambaran kecil pemetaan oligarki di Indonesia.