Korupsi merupakan fenomena global yang telah lama menjadi penyakit kronis dalam birokrasi, termasuk di Indonesia. Dalam konteks pelayanan publik, korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak tatanan kepercayaan antara pemerintah dan rakyat. Pencegahan korupsi bukan sekadar upaya teknokratis berbasis aturan formal, tetapi juga menuntut pendekatan filosofis yang mengakar pada nilai-nilai moral, prinsip hukum yang adil, dan keadilan sosial.
Tulisan ini mengkaji diskursus pencegahan korupsi melalui pendekatan filsafat moral, hukum, dan keadilan, serta strategi yang dapat diterapkan secara komprehensif.
Apa Hakikat Korupsi dalam Pelayanan Publik?. (What)
Definisi dan Manifestasi Korupsi
Korupsi dapat dipahami secara sempit sebagai tindakan melawan hukum berupa penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi, dan secara luas sebagai tindakan yang bertentangan dengan etika serta merusak kepercayaan publik terhadap negara. Dalam konteks pelayanan publik, korupsi tidak hanya berkaitan dengan uang atau sumber daya, tetapi juga menyangkut penyalahgunaan kewenangan, diskriminasi dalam pelayanan, manipulasi informasi, serta praktik-praktik tidak adil lainnya yang merugikan kepentingan umum.
Menurut Transparency International, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Di sektor pelayanan publik, bentuk korupsi yang paling sering terjadi meliputi suap untuk percepatan layanan, kolusi dalam pengadaan barang dan jasa, gratifikasi dari pihak ketiga, dan praktik nepotisme dalam perekrutan tenaga kerja. Dalam praktiknya, korupsi di sektor ini sering tersembunyi di balik prosedur birokrasi yang kompleks, sehingga sulit dideteksi secara langsung.
Namun, dalam pandangan filsafat, khususnya dalam etika publik, korupsi bukan hanya kesalahan teknis atau hukum, tetapi juga pengingkaran terhadap nilai-nilai dasar yang seharusnya menjadi fondasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Filsafat moral memandang bahwa tindakan korupsi adalah pelanggaran terhadap prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Maka dari itu, untuk memahami hakikat korupsi secara utuh, kita perlu menempatkannya dalam kerangka moral dan filosofis, bukan sekadar hukum positif.
Filsafat Pelayanan Publik
Filsafat pelayanan publik memberikan fondasi teoritis tentang mengapa negara dan aparatur publik eksis, serta bagaimana mereka seharusnya bertindak. Dalam pendekatan ontologis, negara ada bukan untuk menguasai rakyat, melainkan untuk melayani mereka. Pelayanan publik adalah fungsi eksistensial negara yang tidak bisa ditawar-tawar. Jika negara gagal dalam menjalankan fungsi pelayanan, maka legitimasi kekuasaan itu sendiri dipertanyakan.
Dalam pendekatan epistemologis, pelayanan publik didasarkan pada pemahaman bahwa manusia adalah makhluk bermartabat yang memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi melalui layanan publik. Oleh karena itu, segala bentuk pelayanan harus dilakukan dengan kesadaran akan nilai keadilan, kesetaraan, dan kepedulian terhadap kebutuhan riil masyarakat. Pelayanan publik tidak boleh berorientasi pada keuntungan atau kekuasaan, melainkan pada nilai-nilai luhur yang mengangkat martabat manusia.
