Baru-baru ini, masyarakat menghadapi kesulitan dalam memperoleh gas LPG 3 kg akibat kebijakan yang melarang pengecer menjual produk bersubsidi tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menerapkan aturan ini dengan tujuan memastikan distribusi subsidi lebih tepat sasaran serta mencegah lonjakan harga yang tidak wajar. Namun, kebijakan ini justru menimbulkan berbagai permasalahan di lapangan, mulai dari antrean panjang di pangkalan resmi hingga menurunnya pendapatan para pengecer kecil.
Sebelumnya, pemerintah menerima laporan bahwa pengecer kerap menaikkan harga LPG 3 kg jauh di atas harga yang ditetapkan. Bahkan, ada kasus di mana gas bersubsidi ini dioplos dan dijual ke industri yang sebenarnya tidak berhak mendapatkannya. Dengan melarang pengecer menjual LPG 3 kg, pemerintah berharap harga tetap stabil dan hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang bisa mengaksesnya melalui pangkalan resmi.
Sayangnya, kebijakan ini berdampak besar bagi masyarakat kecil. Warga yang tinggal jauh dari pangkalan resmi harus menghadapi antrean panjang, sementara pengecer yang selama ini bergantung pada penjualan LPG kehilangan mata pencaharian. Kondisi ini memicu banyak keluhan dan protes dari berbagai pihak, yang menilai bahwa kebijakan ini justru menyulitkan rakyat.
Menyikapi keresahan tersebut, Presiden Prabowo Subianto segera menginstruksikan agar pengecer kembali diizinkan menjual LPG 3 kg. Beliau menegaskan bahwa larangan ini bukan berasal dari dirinya dan menekankan pentingnya kebijakan yang tidak menyulitkan masyarakat. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat kecil, sejalan dengan visi beliau dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Beberapa pihak bahkan menyarankan agar Prabowo menegur Menteri Bahlil atas kebijakan ini. Meskipun belum ada informasi resmi mengenai teguran tersebut, keputusan untuk mengizinkan pengecer beroperasi kembali menunjukkan bahwa Prabowo mendengarkan aspirasi rakyat dan tidak ingin kebijakan pemerintah justru menjadi beban bagi masyarakat kecil.
Dengan kebijakan terbaru ini, diharapkan distribusi LPG 3 kg dapat kembali normal dan masyarakat dapat memperoleh gas bersubsidi dengan lebih mudah. Keputusan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat tanpa mengabaikan aspek pengawasan dan ketepatan distribusi subsidi.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
