Kehadiran Presiden Jokowi di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada tanggal 26-27 Maret 2024, menjadi momentum penting, terkait peresmian sejumlah proyek strategis nasional yang berdampak utilisasi (manfaat) bagi masyarakat.
Kunjungan kerja (kunker) Presiden Jokowi di Sulteng mengafirmasi, selain memberi perhatian besar terhadap kemajuan pembangunan infrastruktur di daerah, juga memberi perhatian terhadap aspek pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Agenda kunker Jokowi ke Sulteng cukup spesial karena mendatangi lima kabupaten dan kota, guna bertemu langsung dengan pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat yang sudah menunggu momen tersebut. Yakn di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sigi, Donggala, Tolitoli dan Kota Palu.
Bagi masyarakat di Bangkep dan Tolitoli boleh berbangga, karena ini untuk pertama kalinya Presiden Jokowi datang langsung menginjakkan kaki di daerah tersebut. Kehadiran orang nomor satu di Indonesia, tentu menjadi momen bersejarah yang tidak akan dilupakan oleh masyarakat setempat.
Agenda kunker Jokowi di Sulteng terbilang padat. Karena selain meresmikan sejumlah paket proyek, juga berkunjung ke pasar tradisional, panen raya bersama petani, kunjungan RSUD serta gudang Bulog. Dan yang menarik di sela-sela agenda tersebut, Jokowi menyempatkan untuk nobar timnas Indonesia versus Vietnam di Kota Palu.
Selama dua hari di Sulteng Jokowi ditemani oleh empat orang menterinya. Yakni Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Kesehatan Budi G Sadikin.
Kehadiran para menteri tersebut merepresentasikan empat sektor yang digenjot pembangunan infrastrukturnya di Provinsi Sulteng. Yakni sektor pekerjaan umum (infrastruktur jalan), perhubungan (meliputi laut dan udara), pertanian (pangan) dan kesehatan.
Untuk infrastruktur kesehatan, Jokowi meresmikan pembangunan gedung Anutapura Medical Center (AMC) RSUD Anutapura di Palu. Gedung tersebut merupakan rumah sakit tahan gempa pertama di Indonesia Timur. Tentu ini adalah terobosan terhadap aspek pelayanan di sektor kesehatan yang memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi publik.
Untuk infrastruktur jalan, Jokowi meresmikan realisasi pelaksanaan inpres jalan daerah (IJD) sebagaimana amanat UU no 1 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Adapun paket yang diresmikan sebanyak 15 ruas jalan dengan alokasi APBN tahun anggaran 2023.
Berdasarkan data BPJN Sulteng Kementerian PUPR, ruas jalan daerah sepanjang 147 kilometer tersebut berada di 9 Kabupaten. Meliputi Buol (2 ruas), Tolitoli (2 ruas), Sigi (1 ruas dan 1 jembatan), Tojo Unauna (1 ruas), Banggai (1 ruas), Banggai Kepulauan (1 ruas), Poso (2 ruas), Morowali Utara (1 ruas) dan Morowali (2 ruas).
Terkait pelaksanaan inpres jalan daerah, sudah sempat saya tuliskan pada artikel sebelumnya. Dimana untuk pulau Sulawesi, Sulteng menjadi propinsi ketiga yang diresmikan realisasinya oleh Presiden Jokowi, setelah provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Utara (Sulut).
Sebagai provinsi yang membutuhkan percepatan konektivitas dan aksesibilitas jalur darat, maka keberadaan program inpres jalan daerah tentu berdampak utilisasi bagi masyarakat dan pelaku usaha yang bergerak di sektor jasa dan logistik.
Dimana lewat dukungan anggaran dari pusat, turut membantu penanganan infrastruktur jalan di tingkat Kabupaten. Harus diakui kabupaten memiliki keterbatasan APBD, dalam menangani jalan daerah yang berkategori tidak mantap.
Untuk infrastruktur perhubungan udara, Jokowi meresmikan proyek revitalisasi dan rehabilitasi bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu dan Bandara Banggai Laut. Revitalisasi bandara tersebut guna mendukung perekonomian, dan pariwisata di pulau Sulawesi.
Khusus untuk Banggai Laut, keberadaan bandara menjadi terobosan signifikan dalam mengatasi kendala percepatan konektivitas dan aksesibilitas. Selama ini aksesibilitas dari Kabupaten Banggai Laut dan Banggai Kepulauan ke daerah lain, hanya menggunakan transportasi laut. Baik untuk angkutan penumpang, kendaraan, maupun logistik.
Untuk infrastruktur perhubungan laut (maritim), Presiden Jokowi meresmikan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pelabuhan Pantoloan (Palu) dan Wani (Donggala) sebagai pemulihan dampak bencana. Serta meresmikan pengoperasian kapal Roll On-Roll Of (Ro-Ro) yang pengadaanya bersumber dari APBN.
Saat peresmian Jokowi mengatakan, keberadaan proyek tersebut selain untuk memperkuat mobilisasi ekonomi masyarakat, juga memperkuat infrastruktur pelabuhan di daerah agar dapat bersaing di level internasional. Selain itu sebagai bagian dari progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Dalam artikel saya tentang akselerasi kerja sama lintas provinsi di Selat Makassar menyebutkan, jika infrastruktur transportasi laut di Sulteng mengalami disparitas dengan provinsi lain yang berada di kawasan Selat Makassar.
Khususnya dalam mendukung program tol laut untuk aksesibilitas angkutan penumpang dan logistik dengan empat elemen pendukung. Dua diantaranya yakni pelabuhan dan armada kapal, sehingga perlu dukungan pemerintah pusat untuk penambahan kapasitas elemen tersebut.
Dengan adanya proyek rehabilitasi pelabuhan dan penambahan armada kapal Ro-Ro (perintis) di Sulteng, sebagai upaya meretas disparitas dimaksud. Disisi lain, dampak utilisasi akan dirasakan oleh masyarakat maupun pelaku usaha yang mengandalkan transportasi laut untuk mobilisasi perjalanan, maupun angkutan logistik.
Untuk infrastruktur pertanian (pangan), Presiden Jokowi meresmikan rehabilitasi irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi. Rehabilitasi irigasi ini juga masih bagian dari pemulihan dampak bencana guna meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung swasembada pangan.
Seperti diketahui saat bencana gempa bumi tahun 2018 lalu, irigasi Gumbasa mengalami kerusakan parah dan tidak dapat menyalurkan air ke lahan pertanian masyarakat. Butuh waktu bertahun-tahun untuk upaya rehabilitasi irigasi tersebut oleh pemerintah pusat, agar bisa berfungsi kembali.
Keberadaan irigasi sebagai sarana vital dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Sulteng sangat dibutuhkan. Namun untuk membangun irigasi membutuhkan anggaran cukup besar, sehingga daerah perlu dukungan stimulan anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur tersebut.
Maka beruntunglah daerah yang mendapat dukungan pemerintah pusat, baik untuk membangun, merawat maupun merehabilitasi keberadaan irigasi. Disinilah sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan. Terkait keberadaan infrastruktur, guna mendukung ketahanan pangan lewat peningkatan produktivitas pertanian.
Saat mengikuti panen raya di Desa Sidera Kabupaten Sigi, Jokowi melihat langsung potensi pertanian setempat dalam mendukung swasembada pangan. Dimana panen raya mencapai 6 ton per hektare. Jokowi pada kesempatan itu menegaskan, komitmen pemerintah dalam memajukan sektor pertanian melalui teknologi dan infrastrukturnya.
Dengan penegasan ini, maka dukungan APBN bagi daerah yang masih terkendala infrastruktur pertanian dipastikan berkelanjutan. Tinggal sejauh mana peran pemerintah daerah untuk lebih pro aktif dalam berkolaborasi dengan pemerintah pusat, agar daerah mendapat impact dari komitmen tersebut.
Tugas pemerintah terhadap sektor pertanian selain peningkatan produktivitas yang bermuara pada kesejahteraan petani, juga memastikan ketersediaan stok pangan dan stabilitas harga yang terjangkau.
Untuk itu dalam setiap kunker ke daerah, Jokowi menyempatkan untuk berkunjung ke pasar tradisional untuk memastikan aspek tersebut terpenuhi. Termasuk saat berkunjung ke pasar tradisional Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan.
Dari sini kita bisa simpulkan bahwa kunker Jokowi ke pelosok daerah di Indonesia bukan sekedar seremoni semata, namun afirmasi terjadap kinerja seorang pemimpin bagi kemajuan pembangunan di daerah. Pembangunan yang berdampak utilisasi bagi masyarakat.
Khusus untuk kunker di Sulteng meresmikan sejumlah paket proyek strategis nasional, Jokowi ingin memastikan amanat Inpres no 8 tahun 2022 tentang Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah, terealisasi dengan baik.
Karena bagi seorang pemimpin negara yang menyadari hakekat tentang pembangunan, belaku adigium yakni, pembangunan tidak mengenal kata akhir. Dimana selama kehidupan masyarakat masih kekurangan lapangan kerja, pendapatan, pendidikan, kesehatan, pangan  dan jaminan sosial, maka pembangunan akan terus berlanjut.
