Berdasarkan data BPJN Sulteng Kementerian PUPR, ruas jalan daerah sepanjang 147 kilometer tersebut berada di 9 Kabupaten. Meliputi Buol (2 ruas), Tolitoli (2 ruas), Sigi (1 ruas dan 1 jembatan), Tojo Unauna (1 ruas), Banggai (1 ruas), Banggai Kepulauan (1 ruas), Poso (2 ruas), Morowali Utara (1 ruas) dan Morowali (2 ruas).
Terkait pelaksanaan inpres jalan daerah, sudah sempat saya tuliskan pada artikel sebelumnya. Dimana untuk pulau Sulawesi, Sulteng menjadi propinsi ketiga yang diresmikan realisasinya oleh Presiden Jokowi, setelah provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Utara (Sulut).
Sebagai provinsi yang membutuhkan percepatan konektivitas dan aksesibilitas jalur darat, maka keberadaan program inpres jalan daerah tentu berdampak utilisasi bagi masyarakat dan pelaku usaha yang bergerak di sektor jasa dan logistik.
Dimana lewat dukungan anggaran dari pusat, turut membantu penanganan infrastruktur jalan di tingkat Kabupaten. Harus diakui kabupaten memiliki keterbatasan APBD, dalam menangani jalan daerah yang berkategori tidak mantap.
Untuk infrastruktur perhubungan udara, Jokowi meresmikan proyek revitalisasi dan rehabilitasi bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu dan Bandara Banggai Laut. Revitalisasi bandara tersebut guna mendukung perekonomian, dan pariwisata di pulau Sulawesi.
Khusus untuk Banggai Laut, keberadaan bandara menjadi terobosan signifikan dalam mengatasi kendala percepatan konektivitas dan aksesibilitas. Selama ini aksesibilitas dari Kabupaten Banggai Laut dan Banggai Kepulauan ke daerah lain, hanya menggunakan transportasi laut. Baik untuk angkutan penumpang, kendaraan, maupun logistik.
Untuk infrastruktur perhubungan laut (maritim), Presiden Jokowi meresmikan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pelabuhan Pantoloan (Palu) dan Wani (Donggala) sebagai pemulihan dampak bencana. Serta meresmikan pengoperasian kapal Roll On-Roll Of (Ro-Ro) yang pengadaanya bersumber dari APBN.
Saat peresmian Jokowi mengatakan, keberadaan proyek tersebut selain untuk memperkuat mobilisasi ekonomi masyarakat, juga memperkuat infrastruktur pelabuhan di daerah agar dapat bersaing di level internasional. Selain itu sebagai bagian dari progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Dalam artikel saya tentang akselerasi kerja sama lintas provinsi di Selat Makassar menyebutkan, jika infrastruktur transportasi laut di Sulteng mengalami disparitas dengan provinsi lain yang berada di kawasan Selat Makassar.
Khususnya dalam mendukung program tol laut untuk aksesibilitas angkutan penumpang dan logistik dengan empat elemen pendukung. Dua diantaranya yakni pelabuhan dan armada kapal, sehingga perlu dukungan pemerintah pusat untuk penambahan kapasitas elemen tersebut.
