Dalam amandemen keempat UUD 1945 pasal 37 telah mengamanatkan soal perubahan pasal pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR. Yakni apabila diajukan oleh sekurang kurangnya 1/3 dari anggota MPR.
Disebutkan dalam pasal 37 ayat 2, setiap usul perubahan pasal pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Adapun pada ayat 3 menyebutkan, untuk mengubah pasal UUD sidang dihadiri sekurang kurangnya 2/3 anggota MPR.
Selanjutnya dalam ayat 4 menyebutkan, putusan untuk mengubah pasal pasal dalam UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang kurangnya 50 persen ditambah satu anggota MPR. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak bisa dilakukan perubahan, sebagaimana tertuang pada pasal 37 ayat 5.
Pertanyaannya, urgenkah MPR mengubah Konstitusi saat ini khususnya Pasal 7 UUD 1945, demi kepentingan perpanjangan masa jabatan Presiden? Kalaupun urgen, perubahannya harus disertai dengan alasan yang relevan sebagaimana diamanatkan dalam UUD.
Dan jika diubah Konstitusinya, masih konsistenkah sikap Jokowi untuk tetap menjabat hingga dua periode. Publik sah sah saja berdialektika, karena peluang untuk mengubah masa jabatan Presiden memungkinkan untuk dilakukan. Namun kebijakan dan political will pada akhirnya berpulang kepada elit Parpol selaku wakil rakyat di Senayan yang punya kewenangan untuk mengubah Konstitusi. Â
Membaca Langgam Elit Parpol
Seperti apa konfigurasi politik jelang 2024 dan akan mengerucut ke mana nantinya, publik hanya bisa membaca lewat langgam elit Parpol yang terepresentasikan di ruang publik.
Langgam elit Parpol yang  intens melakukan komunikasi politik untuk membangun koalisi jelang 2024, menjadi gambaran bagaimana konfigurasi koalisi Parpol kelak. Memang masih dua tahun lagi kontestasi Pilpres akan digelar, namun konfigurasi sudah harus terbangun sedini mungkin.
Para elit Parpol tentu tidak ingin ketinggalan langkah dalam merespon konfigurasi politik yang terbangun secara dinamis. Terlebih para Capres yang digadang gadang bakal berkontestasi dalam Pilpres nanti.
Bagi para Capres, eksistensi politik merupakan keniscayaan dan keharusan. Dan eksistensi tersebut harus terus terlihat di ruang publik, lewat berbagai momentum politik yang dibangun. Eksistensi sebagai branding personal beririsan dengan tingkat elektabilitas Capres bersangkutan.
