Kesadaran berpolitik yang damai dan beradab seharusnya melekat pada konstituen parpol dalam menyongsong Pemilu 2024. Jika peran kongkrit dilakukan oleh parpol dalam memberikan penguatan politik, maka niscaya kesadaran tersebut bisa terwujud.
Sembari parpol terus menerus melakukan pendidikan politik terhadap konstituennya, maka tugas penyelenggara Pemilu untuk memberi penguatan kepada publik tentang pentingnya Pemilu yang beradab. Yakni Pemilu yang terhindari dari segala bentuk yang mempolarisasi sesama anak bangsa.
Karena sejatinya Pemilu adalah instrumen untuk menghadirkan para wakil rakyat dan pemimpin daerah dan negara yang nantinya akan bekerja melayani kepentingan masyarakat. Yakni kepentingan yang berkaitan dengan peradaban kehidupan masyarakat.
Maka apalah gunanya Pemilu sukses memilih para wakil rakyat dan pemimpin daerah dan negara, kalau sesama anak bangsa masih terus saling menghujat dan menghina tanpa ada akhir.
Potensi Pemilu 2024 akan kembali mempolarisasi anak bangsa sebenarnya sudah bisa dibaca dari sekarang. Misalnya berbagai kontra narasi yang dihembuskan oknum elit politik lewat informasi hoaks maupun kebencian yang dilakukan lewat media sosial.
Ini sesungguhnya adalah bentuk penawaran politik antagonistik yang sudah dilakukan menyongsong Pemilu 2024. Sayangnya apa yang dilakukan tersebut selain menghadirkan kegaduhan, juga bentuk penawaran politik yang tidak mendidik di ruang publik.
Maka kita memberi apresiasi kepada aparat hukum yang dari sedini mungkin mengatasi olahan politik antagonistik lewat narasi yang bersifat hoaks, fitnah, dan kebencian. Karena jika tidak ditangkal dari sekarang, akan semakin menjadi-jadi hingga Pemilu 2024.
Maka sekali lagi tugas bersama antara pemerintah, penyelenggara Pemilu, serta parpol untuk mengawal kesiapan Pemilu 2024. Tentu saja dengan melibatkan komponen masyarakat lainnya seperti perguruan tinggi, lembaga keumatan, ormas serta elemen lainnya untuk terlibat dalam melakukan pendidikan politik.
Kita berharap Pemilu 2024 kedepan yang dilakukan secara serentak terlaksana secara beradab. Karena jika tidak, maka hanya akan mengulang Pemilu sebelumnya yang membentangkan polarisasi sesama anak bangsa. Sebuah realitas yang mengancam persatuan bangsa.
