Selama investasi yang masuk tidak merusak lingkungan dan peradaban kehidupan masyarakat lingkar danau, masyarakat akan memberikan respon yang baik. Meski salah satu aset budaya yakni jembatan Pamona sudah terlanjur dibongkar demi alasan pergantian dan pengerukan dasar danau.
Dalam kunjungan kerja advokasi tersebut Komite II didampingi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH), Kementerian ESDM dan juga Kementerian PUPR. Tujuannya agar pihak Kementerian bisa mendengar langsung problem dan aspirasi dari masyarakat khususnya yang terdampak langsung dengan pengelolaan sumber daya air danau Poso.
Kepada Anggota Komite II DPD RI, pihak PT Poso Energy mengatakan, keberadaan investasi PLTA Sulewana tidak sekedar mencari keuntungan semata, namun juga untuk membangun kemajuan daerah dan melibatkan peran serta masyarakat dalam usaha investasi. Diantaranya dengan merekrut tenaga kerja lokal untuk bekerja di perusahaan. Dimana tenaga kerja yang terserap sudah sebanyak 70 persen.
Bentuk keberpihakan lainnya adalah dengan dibangunnya RS Sinar Kasih yang berlokasi di Pamona. Dimana dana untuk pembangunan bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan dengan investasi sebesar Rp 90 miliar. Pembangunan RS Sinar Kasih tersebut sempat ditinjau langsung oleh Komite II DPD RI bersama tim dari Kementerian. Â
Pimpinan Komite II DPD RI Hasan Basri mengatakan, bahwa kehadiran investasi disebuah daerah adalah sebuah keniscayaan. Namun demikian terkadang problematika lebih dominan mencuat, karena pengelolaan yang mengabaikan dampak lingkungan dan sosial.
"Jauh jauh datang ke Tentena, saya bisa menikmati ikan segar yang ditangkap langsung dari Danau. Sebuah karunia di Poso ada danau yang indah. Namun jika sumberdaya alamnya dikelola untuk kepentingan investasi, saya berharap kepentingan masyarakat sekitar danau jangan sampai diabaikan," ujarnya.
Senator dapil Sulteng Lukky Semen selain menekankan soal pentingnya keberadaan investasi yang tidak merusak lingkungan serta merugikan masyarakat, juga menekankan soalnya adanya kepastian kompensasi ganti rugi dari perusahaan terhadap masyarakat yang menjadi korban perendaman air danau.
Untuk itu komunikasi yang intens perlu dilakukan antara pihak PT Poso Energy dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa desa terdampak lingkar danau Poso guna menemukan solusi terbaik. Pihak perusahaan perlu membuat tim khusus untuk penanganan kompensasi bagi masyarakat terdampak. "Kran komunikasi tidak boleh tertutup, sebaliknya harus efektif agar menemukan solusi bersama," ujarnya.
Sebagai Senator yang menjadi perpanjangan aspirasi masyarakat, wilayah dan propinsi di Pusat, maka kehadirannya bersama tiga Kementerian ke Tentena, bertujuan agar kepentingan semua pihak bisa terakomodir. Karena tidak ada daerah yang tidak membutuhkan investasi untuk maju dan berkembang
