Jendral Andika, Bumper Jokowi di Masa Injury Time

Dikutip dari suara.com (05/09/2021), berikut ini jejak karir Jenderal Andika Perkasa:

• Lulus dari Akademi Militer dengan pangkat letnan dua pada 1987 dan langsung menjabat sebagai Komandan Peleton Grup 2/Para Komando, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) selama 13 tahun.
• Melanjutkan pendidikan ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) lalu lulus dengan predikat terbaik.
• Masuk ke Departemen Pertahanan pada tahun 2000, menjabat sebagai Kepala Seksi Kajian Strategi Hankam, Subdit Jaklak, Ditjakstra, Ditjen Strahan, Departemen Pertahanan, melansir dari data seskoad.mil.id.
• Tahun 2002, ditarik kembali ke Kopassus sebagai Komandan Batalyon (DANYON) 32/Apta Sandhi Prayuda Utama, Grup 3/Sandhi Yudha, Kopassus.
• Tahun 2014, dilantik jabatan bintang 2 alias Mayor Jenderal yakni Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) selama dua tahun.
• Tahun 2016, diangkat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) menggantikan Letnan Jenderal TNI Agus Kiswanto selama 4 bulan.

Melihat rekam pendidikan dan karier, Andika Perkasa memang beliau layak di Calon sebagai Panglima TNI. Selain  itu, Presiden Joko Widodo  tentu punya standar penilaian tersendiri sehingga mencalonkan Andika Perkasa sebagai panglima TNI. 

Memiliki kewenangan penuh sebagai mandat prerogatif presiden, tentunya kita berharap pilihan Presiden Joko Widodo tersebut merupakan buah refleksi keinginan masyarakat pada umumnya.

Belajar dari presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jendral (Purn) Gatot Nurmantyo

Tahun 2024 merupakan masa berakhirnya pemerintahan Joko Widodo. Presiden Joko Widodo tentu menginginkan dalam sisa waktu masa kerjanya memiliki kesan positif dari masyarakat. Artinya, presiden Joko Widodo meninggalkan kursi kepresidenan dengan legasi yang baik dan dikenal sebagai presiden yang berhasil. 

Presiden Joko Widodo tentu belajar dari pemimpin sebelum nya yaitu presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang justru mendapat penilaian buruk dimasa kepemimpinan nya. Gonjang-ganjing koalisi yang tidak pasti ditambah kasus korupsi dari internal partai Demokrat menambah beban politik SBY kala itu.

Presiden Joko Widodo harus betul-betul memastikan bahwa di tahun-tahun terakhir masa jabatannya nanti, para pembantunya harus tetap fokus bekerja. Tidak banyak melakukan manuver politik jelang pemilu 2024. Belajar dari pemerintah SBY yang malah mendapatkan masalah di masa injury time.

Sejenak kita menoleh ke belakang, banyaknya tokoh partai politik yang bergabung dalam koalisi pemerintahan SBY-Boediono tidak menjamin efektivitas kerja kabinet. Manuver-manuver ketua umum partai menjelang pemilu 2014 kala itu membuat presiden SBY kewalahan. Padahal, power koalisi ada di SBY sebagai presiden dan juga sebagai ketua sekretaris gabungan partai koalisi.

Akhir masa jabatan SBY kekompakan koalisi sangat goyah. Koalisi partai di kabinet "Indonesia Bersatu" jilid II sangatlah kontradiktif dengan keadaan di parlemen. Suara parlemen terbelah dalam beberapa isu. 

Partai koalisi kadang tidak satu suara dalam isu-isu tertentu. Hal ini karena masa injury time dimana setiap partai ingin menarik simpati rakyat untuk pemilu di masa yang akan datang. Sehingga kebijakan pemerintah yang tidak populis akan dengan mudah ditinggalkan oleh partai koalisi pemerintahan. 

Presiden SBY memimpin rapat sekgab koalisi partai pemerintah (sumber: nasional.tempo.co)