Menakar Perdamaian Abadi di Kawasan Indo-Pasifik

Salah satu yang dinyatakan oleh Kant untuk mewujudkan kedamaian abadi adalah dengan menyamakan dasar negara menjadi republik. Perubahan tersebut akan mendorong pada demokratisasi. Ketika negara telah memiliki kesamaan tersebut, maka perdamaian akan dengan mudah terjaga. Mengingat perang buka lagi ladang bisnis yang menguntungkan.

Bicara soal Indo-Pasifik artinya bicara soal kemungkinan konflik. Isu Laut Cina Selatan (LCS) menjadi topik yang tak habis-habisnya diulas. Terutama bagi pegiat studi Hubungan Internasional. Namun, alih-alih terus menggulirkan potensi konflik dalam setiap pembahasan, kawasan Indo-Pasifik perlu dibayangkan dalam keadaan damai. Atau setidaknya konflik dapat diminimalisasi. Lalu, bagaimana caranya?

Jika merujuk pada tesis Kant, demokrasi macam apa yang dibutuhkan untuk mencapai kedamaian abadi penting untuk dicetak tebal. Itu karena demokrasi telah diklasifikasikan dalam beberapa jenis. Varian demokrasi yang beragam itu akan menentukan sejauh mana kedamaian abadi dapat diwujudkan. 

Indonesia sebagai negara non-blok punya potensi untuk meredam konflik tersebut. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah Indonesia mampu untuk menekan konflik antara dua pakta? Sejauh mana peran yang dapat dilakukan? Indeks demokrasi negara besar di Indo-Pasifik akan sedikit banyak menjelaskan hal tersebut. Diantara negara besar yang akan diperbandingkan yaitu Amerika Serikat (AS), Cina, Rusia,  Jepang, India, Australia, dan Indonesia. 

Indeks demokrasi yang diukur oleh Economic Intelligence Unit (EIU) didasarkan pada lima variabel: proses pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. Pengukuran tersebut dilakukan pada 174 negara di dunia. 

Dari tujuh negara besar di kawasan Indo-Pasifik, Australia dan Jepang kompak menempati urutan 15 dan 16. Keduanya tergolong sebagai negara full democracy. Semetara, AS menduduki peringkat 30. Dibawahnya, India bertengger di angka 46. Tertinggal 8 tingkat, Indonesia harus puas menempati urutan 54. AS, India, dan Indonesia tergolong sebagai negara flawed democracy. Dua negara yang tergolong authoritarian dipegang oleh Rusia di peringkat 146 dan Cina di urutan 156.

Indeks antarnegara cenderung berjauhan. Angka-angka di atas menjelaskan konteks yang terjadi pada tahun tersebut. Cina berada di urutan dua terbawah karena kebijakan lockdown yang diterapkan selama covid-19. Sehingga itu, membuat kebebasan dibatasi. Sementara, Rusia dikatakan otoriter imbas dari perang melawan Ukraina. 

Indo-Pasifik memang merupakan kawasan yang dinamis dan konfliktual. Itu dibuktikan melalui indeks demokrasi antarnegara. Namun, bukan berarti potensi konflik di kawasan tersebut tak mungkin diselesaikan. Peran negara non-blok amat menentukan disini.

Untuk berada di tengah negara-negara yang sedang bertikai, baik secara implisit maupun terbuka, Indonesia masih membutuhkan modal berupa penguatan demokrasi. Untuk keluar dan menghentikan konflik di tingkat teratas, Indonesia perlu merapikan tatanan dalam negerinya. Sehingga, daya tawar Indonesia akan meningkat seiring dengan perbaikan di berbagai sektor.