Banyak orang yang terjebak “perspektif” Hak Asasi Manusia bidang sipil dan politik. Pelanggaran yang kemudian dipahami dalam artian kekerasan fisik yang terjadi dan jatuh korban secara fisik (meninggal dan luka-luka). Sementara kasus seperti pemiskinan dan hilangnya peluang kesejahteraan bagi TNI Polri dan jutaan orang keluarganya akibat kebijakan ataupun perundang-undangan dianggap bukan sebagai sebuah pelanggaran HAM.
Tahun 1993, Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Vienna telah memberikan perspektif yang lebih luas terhadap pengertian pelanggaran HAM. Konferensi itu secara tegas menghasilkan pernyataan bahwa HAM terdiri dari hak bidang sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Sehingga pelanggaran yang terjadi dalam bidang-bidang tersebut merupakan pelanggaran HAM yang memiliki saling keterkaitan dan mempengaruhi satu bidang dengan yang lainnya sehingga itu terjadi.
Kemudian muncullah yang dimaksud kekerasan struktural dimana Negara atau kebijakan memicu terjadinya kekerasan, kemudian kemiskinan struktural dimana Pemerintah menjadi pelaku dan pemicu utama menciptakan diskriminasi dan kemiskinan, inilah yang dipraktekkan oleh Pemerintahan RI terhadap ratusan ribu warga Negara yang bekerja sebagai TNI Polri yang merupakan tulang punggung puluhan juta keluarga mereka.
Efek Pelanggaran Ham atas TNI POLRI
Tugas, peran dan tanggung jawab TNI Polri yang nyaris tanpa batas dan bentuknya menuntut moralitas yang kokoh mendasari pertimbangan bagi pemerintah menjamin dan memenuhi kebutuhan mereka yang tidak semata kebutuhan dasar mereka tetapi menaikkan jaminan hidup mereka yang dapat mendongkrak level kehidupannya selevel dengan kelompok ekonomi menengah masyarakat indonesia.
Kelalalaian ataupun kesengajaan pemerintah yang memiskinkan TNI Polri dan keluarganya sebenarnya mirip dengan model kerja paksa yang Cuma ada di masa penjajahan, dimana orang-orang yang bekerja dibiarkan hidup hanya diberi tempat tinggal dan makana sehari-hari. Bedanya pemerintah saat ini, memberi uang yang diklaim seolah-olah sebagai Gaji bagi TNI Polri padahal, jumlah yang diterima hanya cukup untuk biaya makan dan biaya operasional sehari-hari sebagaimana romusha dijaman penjajahan Jepang.
Kegagalan Pemerintah mendefenisikan penghasilan atau gaji bagi seluruh profesi terlebih bagi TNI Polri sebagai Jaminan bagi keberlangsungan warga Negara agar hidup secara bermartabat telah menjadi factor dominan untuk menghindari tanggung jawab memenuhi dan melindungi hak asasi manusia yang melekat dalam setiap diri anggota TNI Polri. Memang dalam kenyataannya, masih banyak anggota TNI Polri yang bisa hidup sejahtera layaknya orang-orang sukses tapi patut dipahami, jika kondisi itu bukan factor penghasilan yang diberikan oleh pemerintah tapi factor eksternal di luar kebijakan Negar.
factor-faktor tersebut, karena, kehidupan ekonomi mapan orang Tua atau keluarga mereka, anak-anak pejabat, hasil kerja-kerja sampingan atau mungkin hasil beking-bekingan, atau mungkin dapat istri atau pasangan hidup yang punya latar belakang ekonomi mapan. Intinya kemapanan sebagian anggota TNI Polri nihil campur tangan pemerintah.
Tidak adanya Pengakuan hormat Pemerintah secara kongkrit terhadapa eksistensi TNI Polri sebagai warga Negara terhormat yang memiliki peran dominan dan stragis justru malah mengungkung mereka dengan logika sesatnya telah berdampak sistemik. kemiskinan TNI Polri dalam kenyataan dapat kita lihat secara telanjang, yang umum dikenali nyambi jadi security dan praktek pungli di jalanan demi mendapatkan penghasilan tambahan dan mendapatkan pengakuan di mata keluarga mereka.
Tugas yang tidak kenal waktu, jarak dan wilayah TNI Polri dengan tunjangan gaji yang tidak layak membuat mayoritas mereka tidak sempat menikmati indahnya kebersamaan dengan buah hati mereka, anak-anak mereka berubah bak anak” Kolong” yang rentan secara ekonomi, secara psikologis juga nyaris miskin perhatian, mayoritas keluarga dan anak-anak mereka tumbuh berkembang dalam kondisi tidak punya perlindungan ataupun pertahanan kuat ditengah gempuran lingkungan social yang secara ekonomi lebih mapan.
Teori dan gagasan menyesatkan memicu Kebijakan pembangunan yang diskriminatif harus segera “dienyahkan” Pemerintah sebagai representasi Negara harus menjamin dan melindungi warga Negara secara adil sebagai manusia yang bermartabat.
Kemandegan Pemerintah untuk secara serius dan akademis membentuk pengertian atau defenisi tentang gaji atau penghasilan akan berdampak tragis bagi seluruh aspek kehidupan kenegaraan, sebab ini menutup jalan bagi pemerintah sebagai pelaksana kenegaraan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga Negara sebagai esensi bernegara. Pemerintahan Jokowi tidak boleh menutup mata; bahwa spirit revolusi mental adalah memanusiakan kembali Indonesia, upaya menemukan dan merumuskan pengertian Gaji atau penghasilan secara akurat dan tepat menentukan keputusan tentang jumlah dan nominal gaji yang nantinya akan ditetapkan dalam proses badgeting dan legislasi.
Akhirnya, agenda menemukan rumusan akademik tentang gaji sesungguhnya guna ‘memastikan” tegaknya kemanusiaan bagi bangsa dan pemerintahan ini sehingga Tagline jokowi; Kerja, kerja, kerja bisa dijauhkan dari indikasi romusha atau pola kerja paksa yang bertentangan dengan Nilai Pancasila, religiusitas, Konstitusi dan budaya serta deklarasi umum Hak-hak Asasi manusia.
#SaveTNIPOLRI
Dukung Petisi Kesejahteraan TNI Polri
Aksi Kampanye KITRA di Bundaran HI beberapa waktu lalu
sumber. Dok Kitra
