Mohon tunggu...
Dr Abidinsyah Siregar
Dr Abidinsyah Siregar Mohon Tunggu... Dokter - Ahli Utama

Saat ini menjadi Ahli Utama pada BKKBN dengan status dpk Kemenkes RI Pangkat Pembina Utama IV/E. Terakhir menjabat Deputi BKKBN (2013-2017), Komisioner KPHI (2013-2019), Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisonal Alternatif dan Komplementer Kemenkes (2011-2013), Sekretaris Itjen Depkes (2010-2011), Kepala Pusat Promosi Kesehatan Depkes RI (2008-2010)< Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) (2005-2008), Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Medan (2002-2005). Mengawali karis sebagai Dokter Puskesmas di Kabupaten Dairi (1984). Alumnus FK USU ke 1771 Tahun 1984.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Mengingatkan Kembali Reinventing Goverment Indonesia

1 Februari 2023   12:36 Diperbarui: 1 Februari 2023   12:43 171
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

David Osborne dan Gaebler dalam bukunya Reinventing Government, memberikan sepuluh resep pemberdayaan birokrasi yang relevan diterapkan dalam Pembangunan Kesehatan, Lima diantaranya  yaitu :

a. Catalytic Government : (Steering Rather Than Rowing ). Pemerintah lebih focus sebagai pengarahan atau fasilitatif.

b. Community-Owned Government : (Empowering Rather Than Serving). Memberdayakan masyarakat (termasuk Organisasi Kemasyarakatan/ Profesi) tidak sekedar melayani.

c.Mission-Driven Government : (Transforming Rule-Driven Organizations). Organisasi yang lebih digerakan oleh misi daripada Peraturan.

d. Anticipatory Government : (Prevention Rather than Cure). Memperkuat pendekatan Promotif dan Preventif daripada Kuratif/mengobati.

e. Decentralized Government : (From Hierarchy to Participation and Team Work). Dari hierarkhi menuju partisipatif, kerja tim dan kemandirian.

Dengan pendekatan Steering (pengarah), Public Empowering (pemberdayaan masyarakat), Need of the consumer, not the beureaucracy (memahami tuntutan masyarakat), Earning (Efisiensi/Penghematan dengan melibatkan Masyarakat dan Swasta) dan  Prevention (Mencegah lebih diutamakan daripada memperbaiki), Pemerintah "berkuasa" mendorong dan memfasilitasi simpul-simpul peran Stakeholders menjalankan fungsinya dengan Akuntabel, Transparan dan Responsibel.

Jakarta Sunter, 30 Januari 2023

*)Dr.Abidinsyah Siregar,DHSM,MBA,MKes : 

Purna Bakti Kemenkes/BKKBN, Ahli Utama BKKBN dpk Kemenkes (2017-2022)/Deputi BKKBN (2013-2017)/ Komisioner KPHI (2013-2019)/Direktur BinaYankestradkom Kemenkes (2011-2013)/ Sekretaris Inspektorat Jenderal Depkes (2010-2011)/ Kepala Pusat Promkes Depkes RI (2008-2010)/ Sekretaris KKI (2005-2008)/ Alumnus Public Health Management Disaster, WHO Searo, Thailand (2004)/Int'l Training Of Auditor, Atlanta, USA(2010)/Traditional China Med Training, Nanjing, China-(2012).

Organisasi : Ketua Umum (CEO) BPP OBKESINDO (IHO)/ Ketua MN Kahmi (2009-2012)/ Ketua PB IDI (2012-2015/ Sekretaris Jenderal PP IPHI/ Ketua  PP ICMI/ Ketua Depkes PP DMI/ Waketum DPP JBMI/ Ketua  PP ASKLIN/ Penasehat BRINUS/ Penasehat Gowes KOSEINDO/ Ketua IKAL FKUSU/ Ketua PP KMA-PBS/ Wakorbid.PP IKAL-Lemhannas/ Pengasuh mediasosial GOLansia.com dan Kanal-kesehatan.com

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun